JDIH Provinsi Kalimantan Tengah :: Membuka Keterisolasian Memutus Keterbelakangan Membuat Perubahan

Berita Terbaru
  • Rapat Koordinasi dan FGD Kriteria Penilaian Kota Peduli HAM Tahun 2015

    Bertepatan dengan Hari HAM se dunia, yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/KabupatenPeduli HAM 2015. Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan.
  • Pengelolaan Potensi Hutan Produksi Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut pada lazimnya membidangi urusan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah organisasi perangkat daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
  • Pembentukan UPT Pertambangan Dan Energi Dan Unit Pelayanan Dan Pengujian Teknis Energi Dan Sumber Daya Mineral

    Dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, maka dapat dipastikan berdampak bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Pertambangan dan Energi, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Sub Bagian Sosialisasi Pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

    Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah ini merupakan agenda kegiatan pada Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dengan agenda kegiatan sosialisasi sebanyak 2 kali secara tatap muka dan tanya jawab, dan melalui spanduk serta brosur  untuk disebarkan ke Kabupaten / Kota se- Kalimantan Tengah.
  • Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Peraturan Daerah BPMPTSP

    Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.
Produk Hukum Terbaru