Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi Dokter dan Bidan dengan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan PTT pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan. [ Akses Produk Hukum ini ]
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah [ Akses Produk Hukum ini ]
Jadwal Retensi Arsip, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. [ Akses Produk Hukum ini ]
Dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. [ Akses Produk Hukum ini ]
Proses evaluasi jabatan, merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES). [ Akses Produk Hukum ini ]
RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan berisi tentang penjabaran target indikator, program dan kegiatan, serta indikatif anggaran. [ Akses Produk Hukum ini ]