Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. [ Akses Produk Hukum ini ]
Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/335/2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [ Akses Produk Hukum ini ]
Dengan diterbitkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [ Akses Produk Hukum ini ]
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, disusun secara konkret dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. [ Akses Produk Hukum ini ]
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional. [ Akses Produk Hukum ini ]
Electronic Budgeting adalah proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik dan mulai diterapkan pada penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. [ Akses Produk Hukum ini ]