JDIH Provinsi Kalimantan Tengah :: Membuka Keterisolasian Memutus Keterbelakangan Membuat Perubahan

Berita Terbaru
  • Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Peraturan Daerah BPMPTSP

    Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.
  • Urgensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa

    Untuk dapat mensukseskan suatu desa, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yag kuat dan mandiri. Adapun salah satu unsur penting yang melakukan fungsi pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Sehingga dapat dibayangkan, dengan begitu banyak jumlah desa yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah. maka diperlukan pula jumlah yang sama berkenaan pembentukan BPD yang berada di Desa pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah tersebut.
  • Pembentukan UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan.

    Dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang industri makanan, minuman dan kemasan membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

    Air merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
  • Pertemuan Koordinasi tentang Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik Perkebunan

    Pada tanggal 19-21 Mei 2015, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah  melaksanakan Pertemuan Koordinasi tentang Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik Perkebunan. Biro Hukum sebagai bagian Tim Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik Perkebunan mengikuti pertemuan tersebut.
Produk Hukum Terbaru