JDIH Provinsi Kalimantan Tengah :: Membuka Keterisolasian Memutus Keterbelakangan Membuat Perubahan

Berita Terbaru
  • IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH KEPADA PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

    Pada tanggal 15 Juni 2016 telah ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Implikasi yang kemudian muncul dengan adanya PP dimaksud terhadap penataan daerah Kabupaten/Kota adalah:
  • PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD USAHA KETAHANAN PANGAN

    Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Negara wajib menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan pengertian kedaulatan pangan itu sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
  • PENGATURAN RIPPARKAB/KOT DALAM PERDA

    Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan berpedoman pada suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang terdiri dari dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT). Secara khusus, karena yang akan diuraikan adalah mengenai  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT), maka untuk lebih mempermudah, keduanya akan disebut dengan  RIPPARKAB/KOT.
  • PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN ANDALALIN

    Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan insfrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas disekitarnya.
  • Sosialisasi Produk Hukum Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Triwulan II)

    Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yaitu Sosialisasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis.
Produk Hukum Terbaru