JDIH Provinsi Kalimantan Tengah :: Membuka Keterisolasian Memutus Keterbelakangan Membuat Perubahan

Berita Terbaru
  • Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

    Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, seperti  badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan. Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.
  • Pedoman Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik Dan Sertifikat Lain Operasi Bidang Ketenagalistrikan

    Dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, maka dapat dipastikan berdampak bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga berdampak kepada pemberian izin penyediaan tenaga listrik dan sertifikat lain operasi bidang ketenagalistrikan.
  • Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019

    Dalam rangka memberikan pemahaman dan persamaan persepsi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang tindak lanjut pelaksanaan RANHAM bertempat Di Hotel Bidakara Jakarta dilaksanakan Sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada 3 (tiga ) hal yang penting yang disampaikan dalam acara sosialisasi dimaksud yaitu :
  • Rapat Koordinasi dan FGD Kriteria Penilaian Kota Peduli HAM Tahun 2015

    Bertepatan dengan Hari HAM se dunia, yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/KabupatenPeduli HAM 2015. Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan.
  • Pengelolaan Potensi Hutan Produksi Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut pada lazimnya membidangi urusan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah organisasi perangkat daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Produk Hukum Terbaru