Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Bahwa pembayaran honorarium kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sesuai dengan kondisi saat ini di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menetapkan pemberian tunjangan berbasis kinerja. [ Akses Produk Hukum ini ]
Maksud dan tujuan dari Penetapan Gubernur ini adalah sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penanggulangan stunting dan sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan stunting guna terwujudnya konvergensi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggulangi stunting serta meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di periode 1000 HPK. [ Akses Produk Hukum ini ]
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. [ Akses Produk Hukum ini ]
Penetapan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai salah satu bentuk penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. [ Akses Produk Hukum ini ]
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, disusun secara konkret dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. [ Akses Produk Hukum ini ]
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi Ela Hindai Stunting adalah suatu upaya dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam rangka penanggulangan masalah gizi stunting dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah. [ Akses Produk Hukum ini ]