Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberi dasar hukum dalam usaha menjaga kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan serta lingkungannya.
Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak meliputi upaya pencegahan, pelayanan, penanganan, pemberdayaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disempurnakan.
Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan paling banyak untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja. Besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja.
Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan kegiatan teknis museum.