Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan untuk Gubernur KDH Provinsi di seluruh Indonesia Nomor 188.31/7807/SJ, hal penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan.
pada perkembangannya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah perlu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah
Masa pemberian keringanan tarif pengenaan BBN-KB Kepemilikan Penyerahan Pertama (BBN-KB I) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Setelah masa berlaku Peraturan Gubernur ini berakhir maka sejak tanggal 1 Januari 2019 kembali berlaku tarif normal sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Tambahan penghasilan diberikan kepada Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan beban kerja, dan tempat bertugas. Tambahan penghasilan dibayarkan secara terpisah dengan pembayaran gaji PNS dan CPNS.
Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi dilakukan setiap bulan secara terpisah dengan pembayaran gaji PNS dan CPNS. Pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan hibah perbaikan rumah dan fasilitas prasarana lingkungan rumah Veteran dan Janda Pejuang dan bertujuan agar pemberian hibah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.