Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, perlu ada penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemberian uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 3 (tiga) Cabang Dinas pada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : 1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I di Buntok; 2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II di Kapuas; dan 3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III di Pangkalan Bun
pada perkembangannya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah perlu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum.
UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan /atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 14 (empat belas) UPT-PPD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang masing-masing UPT berada di ibukota Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah.