Indeks Berita

Perlunya Perubahan Pergub 36 Tahun 2015 Di Provinsi Kalimantan Tengah

Dibuat dan diupate semenjak 03-04-2018 15:41

Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas berhasil memangkas perijinan migas hingga menjadi 6 izin saja, pada tanggal 9 Mei 2017 Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menandatangani aturan penyederhanaan perizinan pengelolaan sektor pertambangan melalui Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksanaan PP 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Dibuat dan diupate semenjak 03-04-2018 15:11

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Pembentukan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penetapan Status Siaga Bencana KARHUTLA

Dibuat dan diupate semenjak 29-09-2017 15:50

Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang terjadi pada Tahun 2015 merupakan bencana yang sangat meninggalkan bekas mendalam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kerugian yang diderita Kalimantan Tengah sangat besar baik dari sisi Materiil maupun kerugian sosial yang diderita masyarakat. Terlebih lagi ketika Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pemberian Izin membuka lahan dengan bakar dicabut atas desakan Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan para peladang tradisional di Kalimantan Tengah tidak lagi berani membuka lahan dengan cara bakar karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kerugian yang paling nyata adalah terjadinya penurunan produksi padi sebagai tanaman pangan sampai dengan 70 Ton. Tentunya ini banyak mengguncang ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah.

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH KEPADA PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD USAHA KETAHANAN PANGAN

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

PENGATURAN RIPPARKAB/KOT DALAM PERDA

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN ANDALALIN

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Sosialisasi Produk Hukum Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Triwulan II)

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Penghargaan Kabupaten /Kota Peduli HAM

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01