Indeks Berita

PENGATURAN EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLPP DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PULANG PISAU (Menengok Rancangan PERDA Tentang Ketertiban Umum)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

POTENSI PELAYANAN PARKIR BERDASARKAN PERBUP GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERKIR DI TEPI JALAN UMUM SISTEM LELANG

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR (Ketentuan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta membatalkannya dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah Agung yang hanya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji Perda Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUKAMARA (Mencermati Rancangan PERDA Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Orang Asing)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.

PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KESESUAIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN ADAT DI KALIMANTAN TENGAH (KESIAPAN KABUPATEN/KOTA DALAM MENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN HUTAN ADAT)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD RI 1945 pada Pasal 18b Angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

(PERDA) PEMEKARAN WILAYAH DESA SALAH SATU SOLUSI UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.