Indeks Berita

PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUKAMARA (Mencermati Rancangan PERDA Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Orang Asing)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.

PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PERUBAHAN APBD BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

KESESUAIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERDA APBD DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat). Wawasan ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia tidak didasarkan atas kekuasaan semata-mata, melainkan atas hukum. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam konstitusi Negara Indonesia tersebut, diatur sistem pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara Negara yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga unsur penyelenggara negara tersebut mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing yang saling bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN ADAT DI KALIMANTAN TENGAH (KESIAPAN KABUPATEN/KOTA DALAM MENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN HUTAN ADAT)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD RI 1945 pada Pasal 18b Angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

(PERDA) PEMEKARAN WILAYAH DESA SALAH SATU SOLUSI UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

PENGAWASAN DAN FASILITASI RANCANGAN PERDA BIRO HUKUM SETDA KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

MENANTI KEHADIRAN PERDA KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Sedangkan menurut Penjelasan Umum No. 4a, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial masyarakat. Dengan dilangsungkan perkawinan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.