Membaca Berita

ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 05-07-2018 14:23

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini berjumlah sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini kementerian yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini kementerian dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang semuanya telah diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam Undang-Undang ini sangat jelas mengatur mengenai sumber pendapatan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam tenyata desa adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan penyelenggara pemerintahan desa yakni pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lain. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa tetapi bukan merupakan perangkat desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Penatausahaan; d. Pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban.

Perwujudan sistem manajemen keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sangat perlu didukung oleh penyelenggaraan yang merata sampai pada tingkat pemerintahan terendah. Sesuai dengan pengertian asas desentralisasi, pemerintahan desa sebagai pemerintah tingkat terendah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Berbagai masalah dalam otonomi daerah sekurang-kurangnya masih ada 4 (empat), dan tiga yang masih saling berkaitan, yaitu: (1) melebarnya tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan kemampuan keuangan antar daerah; (2) masih minimnya kemampuan daerah dalam mengelola diri sendiri; (3) politisasi isu (otonomi daerah), terutama dalam kasus pemekaran wilayah yang cenderung berlebihan dan hanya memboroskan uang negara; (4) merebaknya korupsi di daerah yang memunculkan fenomena “desentralisasi korupsi”. Pengetatan kontrol pusat oleh berbagai kalangan dikritik karena dianggap merupakan wujud dari “resentralisasi” yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Pelaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan terdapat banyak desa yang masih belum lengkap dalam hal keuangan sehingga diperlukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi. Menurut Oktaviyah dalam sebuah penelitiannya menyatakan, bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Kalimantan Tengah ditemukan banyak perbedaan dari segi bentuk pelaporan maupun proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan berkala setiap bulan tidak dilaksanakan semua bendahara. Demikian pula dengan proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara desa setiap bulannya kepada Kepala Desa saat ini juga diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun berjalan di setiap semester dan juga akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dilaporkan setiap akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dijelaskan dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa.

Ada lima persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu,

  1. Kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
  2. Belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa.
  3. Masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban yang dibuat Desa belum mengikuti pedoman penyusunan dan rawan manipulasi. Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Dari pengamatan penulis, bahwa pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa harus disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun namun pada kenyataannya Kepala Desa menyerahkan laporan pelaksanaan tugas yang telah dijalankannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau seringkali terlambat.

Adanya bantuan dana desa menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2014 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala desa dan perangkat desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan, dalam pengelolaan keuangan desa asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa salah satu tugasnya yaitu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya.

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Pemahaman aparat desa dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan aturan-aturan pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Salah satu titik kritis yang menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemahaman mengenai jumlah laporan yang harus dibuat dan standar pelaporannya. Selain itu yang juga menjadi titik kritis yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village government).

Salah satu resiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penyusunan laporan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat kualitas. Kegagalan ini akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah desa dalam melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang telah diterima tidak hanya melaporkannya kepada pemerintah di kabupaten/kota namun juga menginformasikannya kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Pasal 41 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan media informasi itu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah)