Membaca Berita

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH KEPADA PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Pada tanggal 15 Juni 2016 telah ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Implikasi yang kemudian muncul dengan adanya PP dimaksud terhadap penataan daerah Kabupaten/Kota adalah:

  1. Adanya Tipelogi Perangkat Daerah

Yaitu adanya Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sesuai dengan beban kerja.

2. Jumlah dan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah

Yaitu ditentukan berdasarkan Tipe Perangkat Daerah yang didapat.

3. Penetapan Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan Pengisian Kepala Personil

Yaitu penetapan Perda yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP dimaksud diundangkan. Dengan kata lain, batas terakhir adalah tanggal 19 Desember 2016.

4.  Pendanaan

Yaitu pendanaan yang harus diperhitungkan untuk APBD Tahun 2017 dengan adanya Strktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru.

Akan tetapi, masalah lain yang perlu diperhitungkan adalah karena banyaknya perampingan struktur organisasi Perangkat Daerah, maka akan banyak Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang akan kehilangan jabatannya. Dan, apabila Pejabat Struktural dimaksud kehilangan jabatannya, maka akan ada potensi sengketa Kepegawaian apabila kasus kehilangan jabatan tersebut tanpa disertai upaya preventif terlebih dahulu.

Upaya preventif yang dimaksud disini, antara lain:

a.  Pemindahan Personil dari Jabatan Struktuarl ke Jabatan Fungsional

Dilakukan melalui Inpassing dengan tetap memperhitungkan angka kredit dari pekerjaan pada suatu Perangkat Daerah yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b.  Menggunakan Sistem Seleksi Pengisian Personil pada Perangkat Daerah yang baru  

Dilakukan melalui sistem seleksi untuk mendapatkan personil yang memenuhi persyaratan dan kompeten untuk menduduki jabatan Strukturl dimaksud.

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah