Membaca Berita

Implikasi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengatur Tentang Kewenangan Perizinan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 07:55

Pada tanggal 30 September 2014 telah disahkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara efektif berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2014. Dalam Pasal 409 UU Pemerintahan Daerah dimaksud, disebutkan bahwa dengan berlakunya UU ini, maka :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  4. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain hal tersebut, ada 1 (satu) hal yang sangat menarik dengan berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, yaitu mengenai kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral yang kini tidak lagi berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Satu-satunya kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berada pada sub urusan energy baru terbarukan, yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

Implikasi yang kemudian muncul adalah mengenai kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Perda. Dengan adanya hal ini, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan merubah atau mencabut Perda berkenaan pengaturan substansi perizinan bidang energi dan sumber daya mineral. Akan tetapi, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak segera menindaklanjuti, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda berkenaan kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral yang sudah tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru.

Hal ini juga berpengaruh terhadap izin bidang energi dan sumber daya mineral yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya UU ini. Tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena berdasarkan Pasal 402 UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dengan kata lain, para pihak yang sudah memiliki legalitas izin suatu usaha dapat tetap melaksanakan usahanya sampai masa berlaku izin usaha tersebut berakhir.

 

Penulis : Rorry Pramudya, S.H., M.H.