Kategori Info Terkini

HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERDA APBD DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dibuat dan diupate semenjak 04-07-2018 12:46

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat). Wawasan ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia tidak didasarkan atas kekuasaan semata-mata, melainkan atas hukum. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam konstitusi Negara Indonesia tersebut, diatur sistem pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara Negara yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga unsur penyelenggara negara tersebut mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing yang saling bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia.

PERUBAHAN APBD BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Dibuat dan diupate semenjak 05-07-2018 12:15

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

KESESUAIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dibuat dan diupate semenjak 05-07-2018 12:13

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dibuat dan diupate semenjak 05-07-2018 14:23

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dibuat dan diupate semenjak 09-07-2018 09:19

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUKAMARA (Mencermati Rancangan PERDA Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Orang Asing)

Dibuat dan diupate semenjak 09-07-2018 09:41

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.

KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR (Ketentuan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Dibuat dan diupate semenjak 27-07-2018 10:38

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta membatalkannya dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah Agung yang hanya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji Perda Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLPP DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PULANG PISAU (Menengok Rancangan PERDA Tentang Ketertiban Umum)

Dibuat dan diupate semenjak 27-07-2018 13:17

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

POTENSI PELAYANAN PARKIR BERDASARKAN PERBUP GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERKIR DI TEPI JALAN UMUM SISTEM LELANG

Dibuat dan diupate semenjak 27-07-2018 11:34

Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

PENGATURAN EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dibuat dan diupate semenjak 03-08-2018 16:48

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."