Kategori Info Terkini

Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Peraturan Daerah BPMPTSP

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:16

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah

Pembentukan UPT Pertambangan Dan Energi Dan Unit Pelayanan Dan Pengujian Teknis Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:20

Dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, maka dapat dipastikan berdampak bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Pertambangan dan Energi, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengelolaan Potensi Hutan Produksi Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:22

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut pada lazimnya membidangi urusan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah organisasi perangkat daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pedoman Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik Dan Sertifikat Lain Operasi Bidang Ketenagalistrikan

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:28

Dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, maka dapat dipastikan berdampak bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga berdampak kepada pemberian izin penyediaan tenaga listrik dan sertifikat lain operasi bidang ketenagalistrikan.

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:30

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, seperti badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan. Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.

Peranan LKBH KORPRI Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Mengalami Permasalahan Hukum Terkait Pelaksanaan Tugasnya

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:32

Dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin dan melindungi serta menjamin kepada setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa membedakan latar belakang apapun terutama dalam hal kemudahan dan perlindungan dalam mencari keadilan baik di pengadilan (Ligitasi) maupun di luar pengadilan (Non Ligitasi), yaitu dengan melalui pendampingan dan bantuan hukum.

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kesatu)

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:34

Pembatalan Perda merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan wewenang Pengujian suatu Perda. Kewenangan pengujian berasal dari bahasa Belanda ”toetsingrecht”. Menurut Jimly Asshiddiqie ”toetsingrecht” diartikan sebagai hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji. Kata ”menguji” juga dapat dipadankan dengan kata review dalam bahasa Inggris yang berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata ”re” dan ”view”.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:38

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah seharusnya melalui proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dulu dikenal dengan istilah Program Legislasi Daerah (PROLEGDA).

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kedua)

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:40

Apabila kita kaji, dalam UU Pemda yang baru memang lebih menekankan pada upaya pengawasan refresif terhadap pembentukan Perda, yaitu Pembatalan sehingga istilah “Klarifikasi” yang disebut dalam UU Pemda sebelumnya kemudian ditiadakan. Tetapi, menurut penulis yang perlu dipahami adalah bahwa tidak mungkin tiba-tiba adanya suatu Pembatalan Perda tanpa didahului dengan adanya pengujian terlebih dahulu.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:43

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Tinggi melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara.