Membaca Berita

MENANTI KEHADIRAN PERDA KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 04-07-2018 09:45

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Sedangkan menurut Penjelasan Umum No. 4a, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial masyarakat. Dengan dilangsungkan perkawinan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.

Hampir dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun Islamic law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara, dan lain-lain. Tidak mengherankan bila perkawinan melahirkan berbagai masalah hukum, baik perdata maupun pidana, yang tidak mungkin dicakup secara keseluruhan. Dengan demikian terjadinya perkawinan diharapkan agar didapat keturunan yang menjadi penerus orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, dan merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Dengan demikian dapat membina keluarga dalam kehidupan perkawinan yang aman dan tentram, dengan tumbuh kembangnya putra-putri yang penuh dengan bimbingan dan kasih sayang orang tua, untuk menghasilkan generasi penerus yang lebih baik. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan anak serta pergaulan yang baik. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan demikian mustahil dengan dilakukannya perkawinan dini akan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ideal. Karena dengan berlangsungnya perkawinan secara otomatis mempunyai beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan perubahan status sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum. Dalam hal ini, menuntut adanya hak dan kewajiban secara hukum, sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara karena telah dianggap dewasa.

Berbicara masalah perkawinan dini merupakan masalah yang sangat sensitif, ini disebabkan sangat erat dengan masalah setuju atau tidak setuju, khususnya seorang gadis untuk dinikahkan, selain itu juga berkaitan dengan hak paksa dari orang tua atau wali nikah, disamping adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, mulai dari perbedaan pendapat, kemudian timbul percekcokan, dan apabila tidak bisa dikendalikan akan berakhir dengan perceraian. Hal ini diakibatkan karena masih dominan sifat keegoisan masing-masing suami isteri, mengingat mereka adalah anak-anak atau remaja yang belum mempunyai kestabilan dan kematangan jiwa dan raga, sehingga belum mempunyai kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dampak dari perkawinan dini berpengaruh dengan tingkat kecerdasan anak yang dilahirkan, mengingat kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu karena belum siapnya organ reproduksi apabila terjadi kehamilan, kurangnya kesehatan dan tumbuh kembang anak disebabkan belum siapnya kehadiran anak, sehingga berpengaruh terhadap bentuk pola asuh dan perlindungan terhadap anak.

Selain hal tersebut diatas, perkawinan usia anak atau usia dini juga menimbulkan masalah kependudukan. Hal ini terbukti bahwa batas usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Lajunya pertumbuhan penduduk secara otomatis akan menambah munculnya permasalahan sosial, ekonomi dan masalah hukum yang akan terjadi dimasyarakat. Dengan beberapa dampak buruk yang terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan dini, penulis merasa tertarik untuk membahas perkawinan usia anak atau usia dini dalam perspektif perlindungan anak, mengingat anak adalah penerus generasi suatu bangsa yang harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi generasi penerus yang lebih baik. Untuk itulah dalam tulisan ini akan diuraikan tentang faktor-faktor, dampak serta upaya pencegahan dilaksanakan perkawinan usia muda. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan adanya perkawinan usia muda minimal menimbulkan dua masalah hukum, yakni: Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan usia muda yakni dengan terjadinya pemalsuan usia untuk menutupi status usia yang masih dibawah umur. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersifat nasional harus berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensyaratkan usia calon isteri paling rendah 16 tahun dan calon suami paling rendah 19 tahun, namun penyimpangan batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan ijin dari orang tua diharuskan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Pasal 20 dan 21 dalam undang-undang yang sama cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum perkawinan. Namun di Kabupaten Katingan, ada masyarakatnya melakukan budaya perkawinan usia muda.  Tapi yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi kehamilan hanya dinikahkan secara siri atau pernikahan adat oleh perangkat adat setempat, dan anehnya dengan perkawinan siri masyarakat sudah menganggap ada ketetapan aturan yang tidak mungkin dilanggar. Mereka bertanggungjawab terhadap keluarga baik secara materi maupun kebahagiaan batin, hingga usia mereka sudah mencukupi untuk didaftarkan di Kantor Kementerian Agama atau pencatatan sipil yang sesuai dengan undang-undang.

Sedangkan hukum Islam sebagai kitab beracara di Pengadilan Agama Indonesia, mensyaratkan, usia paling rendah bagi calon isteri adalah 19 tahun dan calon suami adalah 21 tahun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah dibawah umur, penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya ijin dari pengadilan atau pejabat yang terkait. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit Pasal 3 menyebutkan tentang usia bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Terkait dengan perkawinan dibawah umur Pasal 26 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Pernikahan pada usia anak-anak dianggap melanggar hukum karena merupakan tindakan perampasan terhadap hak-hak anak, padahal penikahan pada usia anak-anak akan berdampak kriminal ketika memenuhi unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, yang harus dibuktikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Ironisnya kasus perkawinan dini yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia semakin marak, yang disebabkan akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja belia yang berani melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah, kebanyakan masih Sekolah Tingkat Pertama (SMP) yang kemudian putus sekolah. Dan setelah anaknya lahir sebagian kecil ada yang masih melanjutkan sekolah. Sehingga banyak menciptakan menurunnya tingkat pendidikan, dan menambah angka pengangguran, dan menjadi permasalahan di masyarakat. Begitu banyak masyarakat yang mengabaikan unsur-unsur kriminal dalam menikahkan anaknya pada usia dini, karena jarang berkembang menjadi kasus hukum dan tidak mampu menjerat perilaku. Ini dikarenakan Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi, dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dengan demikian para pelaku dan pihak yang terlibat dalam perkawinan dini akan sulit dikriminalkan. Disamping adanya dispensasi, terjadinya perkawinan usia muda pada daerah tertentu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah merupakan budaya, disini terdapat unsur diskresi antara budaya yang terjadi dimasyarakat dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sehingga sulit untuk menanamkan pandangan dalam memahami perubahan sesuai dengan peraturan yang ada, untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat mengerti tujuan perkawinan, dan dampak negatif terhadap dilakukan perkawinan usia muda atau usia dini, yang diakibatkan belum siap baik secara fisik maupun mental dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Terkait dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Meskipun batas usia perkawinan sudah jelas, kasus perkawinan usia muda yang terjadi dimasyarakat bukan peristiwa yang luar biasa sehingga tidak aneh melihat laki-laki atau perempuan telah menikah walaupun belum cukup umur, hal ini menjadi dilema bila mengkaji secara sosiologi hukum, yakni berupaya mengetahui hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial, gejala hukum yang tampak dalam kehidupan masyarakat dan sejauh mana hukum sebagai konklusi dari pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

Dengan memasuki ranah perilaku dalam hukum, maka kita telah memperluas ranah ilmu hukum dengan melibatkan peran perilaku dalam kehidupan hukum, yang berarti pula melibatkan faktor dan peran manusia. Hukum adalah teks dan ia hanya menjadi aktif melalui campur tangan manusia agar kita dapat menyaksikan kiprah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, maka diperlukan mobilisasi hukum, melalui mobilisasi hukum ini, hukum tekstual berubah menjadi aktual. Sesuai dengan teori yang dikemukakan pertama kali dari Roscoe Pound menyatakan, bahwa: “Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat (a tool of social engineering), diantara faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum adalah campur tangan negara dalam mengatur masalah perkembangan masyarakat”. Misalnya perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan banyaknya media yang mengekspos masalah pornografi, seksual, sampai dengan banyaknya pelaku aborsi. Perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat, mempengaruhi perkembangan hukum, yang meliputi antara lain: “Bidang hukum perkawinan dan perceraian, hukum perdata, hukum waris, hukum keluarga, hukum adat, hukum pidana dan sebagainya. Kenyataan ini terjadi disebagian Kabupaten Katingan, masih banyak ditemukan adanya praktek perkawinan usia muda, yang sangat menarik untuk dikaji karena perkawinan usia muda mengakibatkan permasalahan yang kompleks, baik masalah sosial ekonomi maupun masalah hukum. Hal ini membutuhkan campur tangan antara masyarakat, dan pemerintah untuk melakukan pencegahan serta terhadap tujuan perkawinan, bila perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku maupun yang mendukung terjadinya perkawinan dini.

 

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah)