Membaca Berita

PARTISIPASI MASYARAKAT (DALAM PENYUSUNAN PRODAK HUKUM DAERAH) SALAH SATU WUJUD KEMANDIRIAN DAERAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 04-07-2018 09:10

       Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya konstribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Lebih dari itu kesuksesan daya saing juga terlihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah yang lain.

     Kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang memiliki polical veriety untuk menyalurkan local voice dan local choice. Desentralisasi dimaksudkan sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolong majemuk dengan kondisi dan potensi yang beragam pula. Indonesia telah memulai pemberlakuan sistem desentralisasi sejak tahun 1999, tepat dengan berhentinya Presiden Soeharto sebagai simbol orde baru yang dinilai sentralistik. Pada masa orde baru, kewenangan daerah sangat dibatasi. Sebagian besar dari urusan yang seharusnya dapat ditangani oleh daerah ternyata langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Keadaan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi karena tidak ada keterlibatan masyarakat baik dalam usulan peraturan perundang-undangan dan kontrol terhadap pelaksanaannya.  

       Sejalan dengan perubahan (reformasi) tersebut, salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

        Era reformasi ternyata tidak banyak memberikan perubahan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia, apa yang diharapkan oleh para designer desentralisasi ternyata hasilnya bertolak belakang. Situasi yang kondusif bagi bekerjanya mekanisme pasar tidak terjadi dan penguatan masyarakat lokal juga nyaris hampir tidak ada. Transparansi yang akan membuat daerah lebih lincah dan pro pasar ternyata dihambat. Masyarakat juga tidak berdaya ketika terjadi penyimpangan terhadap konsep dan spirit desentralisasi. Adanya indikasi kegagalan tersebut diproduksi oleh munculnya kekuatan lain yang tidak diprediksi secara matang sebelumnya. Kelompok kekuatan itu melihat daerah sebagai potention area, yang dapat menjadi komoditi dari kepentingan pribadi dan kelompok.

        Demokrasi yang berlaku di bawah kekuatan kelompok hanya bersifat proses legitimit, atau kerap dikenal dengan demokrasi simbolis. Kalangan hukum kritis bahkan berpandangan bahwa peraturan hukum positif sudah mati sejak lahirnya, karena dominasi kepentingan tersebut. Mulai sejak keterpilihannya dalam Pemilu dan Pemilukada, seorang dapat melakukan rekayasa untuk memanipulasi ketidak mampuannya menjadi mampu, sehingga dapat menduduki posisi legislative kemudian mengendalikan Perda dan kebijakan lainnya sebagai komoditas. Pada akhirnya dan pro market policy tidak terjadi karena kaum predatoris menghambatnya dengan Perda-Perda yang lebih ditujukan untuk menguatkan kontrol terhadap akses sumber daya ekonomi dan meluaskan jaring patronasenya. Jadi, recipient beneficiary sesungguhnya dari efek sosial desentralisasi bukan masyarakat melainkan adalah elit lokal predatoris.

      Afan Gafar dalam bukunya berjudul “Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan", terbitan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, mengatakan bahwa kebaharuan dalam UU tentang otonomi daerah merupakan implikasi sistem politik. Implikasinya bisa bersifat positif, juga negatif. Keduanya sangat tergantung bagaimana arah demokrasi diwujudkan oleh para pelaku politik. DPRD merupakan pelaku politik utama di daerah, diharapkan aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik.

         Diperlukan kehadiran Perda yang berdasarkan pada hukum modern (verzorgingsstaat), Perda tidak sekedar sebagai bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata, akan tetapi tujuan utama adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Didik Sukirno mengatakan dalam tulisannya “Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi”, Jurnal Yustika, Jakarta, bahwa Perda pada hakikatnya adalah bagian yang tidak terpisah dari kesatuan hukum nasional. Senada dengan pendapat tersebut, Suharizal dalam tulisannya “Penguatan Demokrasi Local melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah”, Jurnal Konstitusi, mengatakan bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional.

          Jutta Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Constitution”, The Modern Law Review, mengatakan bahwa salah satu ciri utama bertandanya demokrasi adalah keterikatan penguasa terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konteks tersebut, UU sebagai hukum positif yang mengatur cara-cara dijalankannya kekuasaan. Hak-hak rakyat terepresentasikan dalam point tersebut karena di dalam undang-undang terdapat kandungan pokok bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perda semata untuk mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Kemudian kevalidan hukum juga terepresentasi di dalam point selanjutnya, di mana setiap Peraturan perundang-undangan wajib dilakukan pengujian oleh lembaga yudikatif. Penekanan juga disampaikan oleh Didik Sukriono mengatakan bahwa otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara.

       Secara umum problematika desentralisasi adalah perda yang tidak berjalan efektif. Problem tersebut berada pada dua dimensi utama, yaitu gagalnya pengujian Perda hingga akirnya Perda tersebut dibatalkan. Lalu gagalnya pelaksanaan Perda sehingga hingga akirnya menyebabkan kerugian bagi daerah dan masyarakat. Terhadap kewenangan melakukan pengujian masih menjadi perdebatan di antara para ahli hukum, sedangkan terhadap gagalnya implementasi merupakan endapan persoalan yang menjadi salah satu sebab dilakukannya pembatalan.  

       Solusi yang ditawarkan adalah upaya perbaikan Perda (Program Legislasi Daerah). Perda perlu mendapatkan gagasan pembaharu sehingga dapat berjalan secara demokratis, serta berimplikasi pula pembangun demokrasi secara berkelanjutan. Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Dalam praktiknya, naskah akademik merupakan tafsir empirik terhadap pemikiran politik anggota dewan yang secara kalutif seirama dengan rencana politik Kepala Daerah. Pada kenyataannya, naskah akademis masih jauh dari upaya untuk melihat realitas obyektif persoalan publik.  

        Sejak tahun 2011, keberadaan naskah akademik telah menjadi satu keharusan di dalam Perda, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011. Naskah akademik bermanfaat untuk mengumpulkan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang undangan; bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/ RPP kepada Presiden; dan bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang undangan.

     Agar dapat keluar dari kondisi seperti ini maka diperlukan sebuah gerakan politik hukum di parlemen yang bersifat responsive dan atau populistik. Usaha melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsive dan populistik tidak hanya menjadi pekerjaan parlamen, tetapi juga merupakan pekerjaan eksekutif di daerah, yang secara langsung mengetahui perihal kebutuhan public  di daerah. Perda yang responsive dan atau populistik mencakup :

  1. Peraturan daerah memuat tentang penguatan norma dan nilai positif masyarakat yang berlaku universal sebagai penjagaan terhadap kemajemukan budaya dan kemanusiaan. Model ini mencakup peraturan-peraturan daerah tentang agama dan keyakinan, budaya dan adat istiadat.
  2. Peraturan daerah yang memuat tentang pengkondisian cara hidup masyarakat lokal berdasarkan standar pembangunan masa depan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perspektif daya saing.
  3. Peraturan daerah yang memuat tentang bagaimana pemerintah melayani kebutuhan publik terhadap pemanfaatan fasilitas-fasilitas publik, yang merupakan hak dasar publik yang digariskan oleh konstitusi negara dan atau merupakan kompensasi atas prestasi kolektif masyarkat di daerah.

        Berdasarkan pada pengamatan yang penulis lakukan di Kalimantan Tengah, menunjukan bahwa hingga masa sidang pada tahun 2017 terdapat sejumlah Perda yang tidak berjalan efektif bahkan tidak berujung pada pencapaian target. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai kesemuan demokrasi, di mana berbagai sebab berkontribusi di dalam gagalnya penerapan dan atau pelaksanaan Perda tersebut. Salah satu penyebab terbesar adalah modal partisipasi politik dalam Perda yang sengaja diciptakan secara tertutup, hanya menjangkau kelompok masyarakat politik tertentu, mengesampingkan substansi kebutuhan publik. Hal demikian terjadi akibat dominasi politik jauh lebih besar dari keberpihakan kepada publik. Dalam kerangka tersebut diperlukan sebuah konsep partisipasi yang ideal dalam Peraturan Daerah. Sebuah sistem partisipasi yang menempatkan rakyat dalam posisi bebas memanfaatkan hak-hak berbicara dan menyatakan pendapat; hak untuk mendapatkan jaminan sosial; hak untuk memperoleh kesamaan dalam hukum. 

     Tulisan ini (disambung pada kesempatan lain) menguraikan ide dasar bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi maknawi, dimana Negara atau daerah memiliki mekanisme dalam pemerintahan yang secara sistematis mampu memetakan, mendeteksi, menganalisa dan menyimpulkan isu, masalah, kepentingan dan harapan rakyatnya. Sistem demokrasi yang berjalan selama ini belum menjangkau hingga sedalam itu, kesemuanya masih berjalan dalam bentuk demokrasi simbolis.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H 

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah).