Membaca Berita

Pedoman Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik Dan Sertifikat Lain Operasi Bidang Ketenagalistrikan

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:28

Dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, maka dapat dipastikan berdampak bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga berdampak kepada pemberian izin penyediaan tenaga listrik dan sertifikat lain operasi bidang ketenagalistrikan.

Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik memang telah diatur didalam Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Ketenagalistrikan  dan Pemanfaatan Energi. Namun dalam perkembangannya ada beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga perlu diatur tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur. Perizinan dalam Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas Izin Prinsip, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik.

Sedangkan izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)   meliputi:

a.     konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

b.     pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;

c.     pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

d.     pengoperasian instalasi tenaga listrik;

e.     pemeliharaan instalasi tenaga listrik;atau

f.      sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Apabila terbentuknya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan izin dibidang ketenagalistrikan akan segera dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Selama ini kewenangan Ketenagalistrikan memang ada berada di Kabupaten/Kota, sehingga ketika berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan bagaimana prosedur dan tata cara pengajuan izin dibidang ketenagalistrikan ini.

 

 

Penulis : RIO JENERIO, S.H.