Membaca Berita

PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUKAMARA (Mencermati Rancangan PERDA Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Orang Asing)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 09-07-2018 09:41

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. 

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdangangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Kehadiran mereka merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja / buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan konprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja.

Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun Negara Indonesia yang dicita citakan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang ada saat ini, belum memberikan gambaran secara jelas mengenai pengawasan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia, di bidang ketenagakerjaan internasional, pembahasan mengenai pengawasan ketenagakerjaan masih dalam sektor perindustrian dan perdagangan sebagaimana terdapat dalam konferensi ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh tanggal 11 Juli 1994 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui ILO convention ILO No. 81 concerning labour inspection in industry and commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan). Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu meratifikasi ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) sehingga pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar ILO.

Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi ini :

  1. Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan meminta semua negara anggota ILO untuk melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.
  2. Agar sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan mempunyai pengaturanyang sesuai dengan standar Internasional sehingga dirasa perlu untuk mengesahkan Konvensi ILO Nomor 81.

Alasan Indonesia mengesahkan konvensi ini :

  1. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/ buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
  2. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik.
  3. Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-Undang tersebut secara eksplisit belum mengatur mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 81. Dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 memperkuat pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan yang bersifat Internasional termasuk standar ketenagakerjaan Internasional. Memasuki era liberalisasi pasar kerja babas, mobilitas tenaga kerja antar negara cenderung meningkat ditandai dengan adanya "request" dan "offer" dari negara anggota WTO kepada Indonesia yang meminta Indonesia, membuka kesempatan terhadap tenaga kerja profesional asing untuk dapat bekerja di Indonesia.

Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menyikapi pada perubahan multi dimensional tersebut harus tetap mengarah pada prinsip selektivitas dan satu pintu (one gate policy), sehingga kepentingan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dapat terlaksana tanpa mengurangi prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan bergulirnya otonomi daerah, banyak daerah Kabupaten yang peraturan daerahnya (perda) yang mengatur ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA tidak sejalan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi kepentingan iklim investasi keamanan pasar kerja dan keamanan negara dalam negeri. Fungsi lembaga keimigrasian dalam hal pengawasan terhadap keberadaan orang asing khususnya tenaga kerja asing menjadi sangat penting.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 peraturan ini.

Perundang-undangan untuk melindungi buruh/ tenaga kerja hanya akan mempunyai arti, bila pelaksanaannya diawasi oleh suatu ahli, yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu, untuk dapat menjalankan tiga tugas yang pokok, yaitu :

  1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan dan jika tidak demikian halnya, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya itu.
  2. Membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknis dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka menyelami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimanakah melaksanakannya.
  3. Menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perundang-undangan perburuhan dan penetapan kebijaksanaan Pemerintah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga kerja Asing, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (4), menyebutkan bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. Diperlukan kerja keras serta kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk bersaing dengan pekerja asing di Indonesia.

Perkembangannya tenaga kerja asing mengalami perubahan sesuai zamannya. Hal ini dapat ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara Indonesia di berbagai sektor usaha. Pekerja asing yang bekerja terikat dan tunduk terhadap segala ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah juga memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus bagi pekerja asing baik pada proses awal penggunaan tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja asing atau hak dan kewajiban tertentu yang berbeda dengan pekerja lokal.

Tenaga kerja asing yang bekerja harus melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur pelaksnaan hingga pengawasan. Masalah tenaga kerja asing untuk pertama kali diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Berdasarkan Bab VIII Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja menjadi dasar dalam hal penempatan di Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana. Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia hanya dapat untuk sementara saja dan untuk posisi tertentu saja.

Pengaturan ketenagakerjaan Indonesia memberi ketentuan dasar dalam penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, beberapa yang penting adalah:

  1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin.
  2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing.
  3. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri.

Untuk mendapatakan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perusahaan pengguna harus membuat lebih dulu membuat Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi dasar untuk memperoleh izin menggunakan tenaga kerja asing (TKA), izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 tentang tata cara izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan disesuaikan lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER02/MEN/III/2008 tentang tata cara pengunaan tenaga kerja asing.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas Tenaga Kerja.

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Provinsi Lampung banyak yang tinggal di Kabupaten Sukamara dan yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut tentunya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat bekerja diperusahaan yang mengajukan izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukamara. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh direktur atau gubernur atau bupati/walikota, melalui dinas tenaga kerja, maka dalam hal ini dinas tenaga kerja Kabupaten Sukamara mempunyai tugas dalam hal perpanjangan dan tentunya tentang pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja selama ini di Kabupaten Sukamara.

Pengawasan adalah unsur penting dalam penggunaan tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh, baik terhadap instansi ketengakerjaan selaku penyelenggara pengawasan dan perusahaan yang menyertai tenaga kerjanya dimulai dari awal penggunaan tenaga kerja tersebut. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh pengawai pengawas ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, pelaksanaan pengawasan bertujuan:

  1. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas.
  3. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi antara lain perusahaan, pekerja, mesin, peralatan, pesawat, bahan instalasi dan lingkungan kerja.

Penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan mesih sering diperdebatkan dengan istilah lain yang juga tetap dipertahankan yaitu hukum perburuhan dan hukum tenaga kerja. Dalam penggunaan istilah di atas masing-masing memiliki alasan pembenarannya. Pihak yang menggunakan istilah ketenagakerjaan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai suatu peraturan yang baru, cakupan pengertian dalam ketentuan ini meliputi hal-hal yang relevan dengan pengaturan yang hendak dibahas yakni segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan hukum perburuhan merupakan istilah lama yang digunakan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam konteks hukum positif Indonesia istilah hukum ketenagakerjaan sebenarnya lebih tepat digunakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

 

 

Dasar Hukum Pengawasan

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan (Di Undangkan Pada Tanggal 25 Juli 2003);
  3. Fungsi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 3 Konvensi Nomor 81 Tahun 1947);
  4. Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja / buruh anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;
  5. Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja / buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati ketentuan hukum;
  6. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;
  7. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja/buruh Pengendalian Pengawasan;
  8. Sejauh praktik-praktik administrasi anggota memungkinkan, pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat. (pasal 4 konvensi Nomor 81 Tahun 1947);
  9. Tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 1 (1) UU Nomor 3 Tahun 1951);
  10. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
  11. Mengumpulkan bahan bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
  12. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
  13. Pelaporan.
  14. Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan. (Pasal 1 (2) UU Nomor 3 Tahun 1951);
  15. Kantor pengawasan pusat harus menerbitkan laporan umum tahunan mengenai pengawasan yang berada di bawah wewenangnya. Salinan laporan tahunan harus disampaikan kepada direktur jenderal kantor perburuhan internasional dalam waktu yang sesuai setelah penerbitan laporan itu dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan. (Pasal 20 konvensi Nomor 81 Tahun 1947).
  16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
  17. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. (pasal 176).
  18. Pegawai pengawas ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (pasal 177).
  19. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (pasal 178).
  20. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri (pasal 179).
  21. Hak dan Wewenang Pegawai Pengawas (Pasal 2 (2) dan 3 UU Nomor 3 Tahun 1951).

 

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah unsur pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini dilapangan, sehingga diharapkan segala gejolak yang akan timbul dapat dideteksi secara awal yang pada gilirannya dapat memberikan atau dapat diciptakan suasana yang aman, stabil dan mantap dibidang ketenagakerjaan yang dengan demikian dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam PELITA dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional ditetapkan sebagai berikut:

  1. Pengawasan Ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, namun demikian tindakan represif baik yang yustisial maupun non yustisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang secara sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
  2. Unit dan aparat pengawasan diharapkan lebih peka dan cepat bertindak terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul dilapangan, sehingga masalah tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas (tidak berlarut-larut).
  3. Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan diharuskan turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan secara langsung, sehingga dapat di jamin objektivitasnya.
  4. Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga dapat menjangkau obyek pengawasan seluas mungkin khususnya pada sektor-sektor yang di anggap rawan dan strategis.

Ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan ini adalah:

  1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja.
  2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan pengawasannya.
  3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda.
  4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penerapan dan pengawasan norma dibidang kecelakaan kerja.

Hal ini sesuai dengan pasal 16 UU NO 14 Tahun 1967 yang berbunyi: “Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan pelaksanaan diadakan suatu sistem pengawasan tenaga kerja” Sedangkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini adalah :

  1. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan.
  2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
  3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi pengawasan dibidang ketenagakerjaan ini disebut “pegawai pengawas” yaitu pengawas teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.)

Pegawai-pegawai pengawas serta pegawai-pegawai pembangunan yang mengikutinya dalam melakukan kewajibannya berhak memasuki semua tempat– tempat dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan atau dapat disangka bahwa disitu jalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan/pengusaha atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan tenaga kerja. Jika pegawai-pegawai tersebut ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud diatas maka mereka dapat meminta bantuan kepada polisi.

Pengusaha atau pengurus-pengurus perusahaan serta semua tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu wajib memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas–jelasnya dan yang sebenarnya yang diminta oleh pengawai pengawas baik dengan lisan maupun dengan tertulis mengenai hubungan-hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu dan pada waktu yang lampau.

Pegawai-pegawai pengawas di dalam menjalankan tugasnya diwajibkan berhubungan dengan organisasi serikat pekerja atau tenaga kerja yang bersangkutan. Atas permintaan pegawai tersebut maka pengusaha (pimpinan perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. Pegawai-pegawai pengawas serta pegawai-pengawai pembantu tersebut maka pengusaha (pimpinan perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Pegawai-pegawai pengawas serta pegawai-pengawai pembantu tersebut diluar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu tempat perusahaan yang diketahuinya berhubung dengan jabatannya. Terhadap pegawai pengawas atau pegawai pembantu yang dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatannya.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)