Membaca Berita

Pelaksanaan PP 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Dibuat dan diupate semenjak 03-04-2018 15:11

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahandaerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Terkait hal tersebut, Presiden telah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Secara umum, PP ini mengatur tentang bertambahnya tunjangan bagi pimpinan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tunjangan tersebut merupakan tunjangan untuk alat kelengkapan dewan. Didalam PP ini juga menyebut Fasilitas bagi anggota DPRD juga bertambah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan, bagi pimpinan DPRD yang tidak memakai kendaraan dinas, maka akan mendapat uang transportasi.

Sebelum PP tersebut diterapkan di daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu mekanismenya dan keterkaitannya dengan sistem keuangan daerah. Jangan sampai hal ini menambah beban keuangan daerah. Jadi, hal ini harus disesuaikan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. Ini harus duduk bersama dulu dengan pimpinan di daerah, baik gubernur jika tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati ditingkatan bawahnya. Walaupun diperlukan pembentukan Peraturan Daerah, namun pada dasarnya secara rinci pelaksanaan PP 18 di daerah diatur secara khusus oleh peraturan kepala daerah yaitu peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

 

Penulis : RIO JENERIO, S.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)