Membaca Berita

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLPP DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PULANG PISAU (Menengok Rancangan PERDA Tentang Ketertiban Umum)

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 27-07-2018 13:17

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Asas otonomi dan pembantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut harus direncanakan dengan sungguh-sungguh, bertahap dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparatur negara. Salah satu aparatur negara di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dan ketentraman umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti: Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Instansi lainnya, tergantung tugas yang dilaksanakan.

Korps “Pamong Praja”, yang pada jaman Belanda disebut “Binnenlands Bestuur (B.B.)” atau “Pangreh Praja”, yang ditempatkan didaerah dan bertugas disamping memelihara “Rust, orde en veileigheid” yang artinya keamanan, ketertiban serta keselamatan juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pada kuartal pertama abad keduapuluh tugas-tugas para pejabat tersebut lambat laun menjadi menipis (Uitgehold), karena adanya proses “differentitie”, yang menimbulkan dinas-dinas khusus (“speciale diensten”) dari berbagai departemen, dibentuknya daerah-daerah otonom yang mempunyai dinas atau jawatan sendiri. Sesudahnya Indonesia mencapai kemerdekaannya, tugas-tugas utama pangreh praja dahulu, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum dilakukan oleh 3 macam instansi, yaitu: jawatan-jawatan masing-masing departemen, pamong praja, dan jawatan dari daerah-daerah otonom.

Melihat pada kewenangan yang diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk memahami lebih jauh tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam penegakan hukum, pertama-tama harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Keluarnya peraturan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan dapat mengatasi berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Polisi Pamong Praja yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didukung oleh dasar pijakan yuridis sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c sehingga diharapkan penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dinyatakan bahwa fungsi dari Satpol PP adalah:

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sering kali menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang baik, meskipun dibalik itu ada sebagian Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dan tidak manusiawi. Masalah yang terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban, sangat disayangkan sekali ternyata dalam kenyataannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kalau yang dimaksudkan dengan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban seringkali tidak memperhatikan penyebab para pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria ataupun para pekerja seks komersial berada di tempat yang tidak diperuntukan untuk mereka. Hal ini memicu munculnya kesan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan paradigma kepemerintahan, misalnya dalam penggusuran bangunan liar yang kerap disertai dengan terjadinya kekerasan dan bertindak diluar batas dalam menertibkan pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, atau pekerja seks komersial meskipun sebelum melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja telah diadakan pembinaan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah setempat. Para pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersial kerap terlibat konflik dengan Satuan Polisi Pamong Praja karena salah dalam mengartikan penataan dan pembinaan untuk tercapainya ketertiban umum sebagai penggusuran secara halus.

Fenomena pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria dan pekerja seks komersial ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia dan sempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu menempuh pendidikan yang layak dan juga mereka tidak memiliki perekonomian yang baik. Mereka memilih hidup seperti itu karena tidak ada pilihan lain.

Akibat dari perilaku Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selain tidak terwujudnya ketertiban umum, hal itu juga akan menyebabkan rusaknya nama baik dari Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat. Masyarakat menjadi resah dan tidak menghargai kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, padahal diharapkan masyarakat mampu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sering berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan dampak negatif bahkan terjadi konflik sehingga pandangan atau persepsi yang kurang baik terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdengar di tengah masyarakat.

Untuk mengubah pandangan atau persepsi yang kurang tepat terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesional dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi. Disamping itu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memperbaiki berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Menyikapi situasi dan kondisi seperti itu, sangatlah diperlukan adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif, disiplin yang tinggi dan berwibawa untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) supaya aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima atau masyarakat tidak mengganggu kenyamanan, keindahan dan ketertiban umum dimasyarakat kota Palangka Raya dan dapat berjalan dengan selaras.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupatan Pulang Pisau juga terdapat permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Prov. Kalimantan Tengah)