Membaca Berita

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SECARA TERPADU DAN TERINTEGRASI BERBASIS WEBSITE PADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh SITI LATIFAH, S.Kom | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 17:14

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) telah diatur dengan ketentuan terbaru yaitu dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ditetapkan mengganti dan mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri Dan Daerah.

Pelaksanaan JDIH di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan di sesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah perlu membentuk dan mengadakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Provinsi yang terintegrasi dan terkait (link) dengan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Sebagai salah satu dukungan dalam peningkatan layanan informasi kepada publik maka, pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara terintegrasi berbasis website selanjutnya menjadi isu strategis dalam rencana pembangunan dan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Provinsi  Kalimantan Tengah, melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2015.

Untuk mewujudkan rencana pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui integrasi/link website Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maka pada Tahun Anggaran 2015 Kabupaten dan Kota, maka Gubernur Kalimantan Tengah telah mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota untuk membuat/mengadakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta fasilitas pendukungnya sehingga proses integrasi/link website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota dengan Provinsi dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis : Siti Latifah, S.Kom