Membaca Berita

Pembentukan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penetapan Status Siaga Bencana KARHUTLA

Dibuat dan diupate semenjak 29-09-2017 15:50

Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang terjadi pada Tahun 2015 merupakan bencana yang sangat meninggalkan bekas mendalam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kerugian yang diderita Kalimantan Tengah sangat besar baik dari sisi Materiil maupun kerugian sosial yang diderita masyarakat. Terlebih lagi ketika Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pemberian Izin membuka lahan dengan bakar dicabut atas desakan Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan para peladang tradisional di Kalimantan Tengah tidak lagi berani membuka lahan dengan cara bakar karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kerugian yang paling nyata adalah terjadinya penurunan produksi padi sebagai tanaman pangan sampai dengan 70 Ton. Tentunya ini banyak mengguncang ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang terjadi pada Tahun 2015 merupakan bencana yang sangat meninggalkan bekas mendalam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kerugian yang diderita Kalimantan Tengah sangat besar baik dari sisi Materiil maupun kerugian sosial yang diderita masyarakat. Terlebih lagi ketika Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pemberian Izin membuka lahan dengan bakar dicabut atas desakan Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan para peladang tradisional di Kalimantan Tengah tidak lagi berani membuka lahan dengan cara bakar karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kerugian yang paling nyata adalah terjadinya penurunan produksi padi sebagai tanaman pangan sampai dengan 70 Ton. Tentunya ini banyak mengguncang ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Secara prosedur, ketika terjadi bencana asap di Kalimantan Tengah sedikit banyak terjadi kepanikan sehingga proses penanganannya terkesan terburu-buru dan tidak terkoordinir dengan jelas. Hal ini yang menjadi salah satu pemakaian pendanaan menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Begitu besar pendanaan yang dipakai, akan tetapi tidak secara serta merta penanganan bencana asap di Tahun 2015 dapat dikategorikan mudah. Apalagi penanganan tersebut baru bisa bergerak banyak setelah ditetapkannya Status Tanggap Darurat atau setelah benar-benar terjadi bencana. Dalam status tanggap darurat lah baru pendanaan yang besar dapat digunakan, padahal untuk bencana Karhutla apabila sampai terjadi bencana asap dapat dipastikan pendanaan sebesar apapun akan tetap tidak efektif untuk memadamkan api ditingkat lapangan. Ini yang menyebabkan kenapa pendanaan untuk penanganan bencana Asap sangat menguras keuangan Negara maupun Daerah.

Pengendalian bencana Karhutla kunci keberhasilannya terletak justru pada pencegahannya, atau setidaknya pada status siaga darurat bencana nya. Namun kesulitannya adalah instansi terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru mendapat dana yang memadai ketika status telah meningkat menjadi Tanggap Darurat Bencana. Bencana yang terjadi pada Tahun 2015 merupakan titik balik untuk pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dalam pengendalian Karhutla. Terlebih lagi pada tahun 2017 ini diperkirakaan akan mempunyai potensi kemarau yang cukup kering. Keadaan ini yang harus segera dipersiapkan penanggulangannya bagi Pemerintah Daerah. Pencegahan mau tidak mau, merupakan substansi kunci dalam penanggulangan terhadap resiko karhutla kedepan.

Untuk memperjelas penetapan status darurat bencana Karhutla di Kalimantan Tengah ini, maka BPBD sebagai instansi yang memiliki tupoksi penanganan penanggulangan bencana berinisiatif untuk membuat suatu pedoman penetapan dan pelaksanaan status darurat bencana di Kalimantan Tengah. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini maka diharapkan adanya kepastian hukum dalam hal bagaimana penetapan suatu status darurat bencana dan bagaiman tindakan yang seharusnya dilakukan.

Tidak kalah penting dalam Rancangan Peraturan Gubenrur ini, dimuatnya ketentuan mengenai Pendanaan. Diharapkan dengan adanya Peraturan Gubernur ini nanti dapat memperjelas status dalam penggunaan pendanaan APBD terkait dengan DSP dan DTT.

Apabila pendanaan cukup pada pelaksanaan pencegahan, maka hamper dipastikan pada Tahun-tahun rawan kedepannya dapat kita tanggulangi permasalahannya. Adapun Rancangan Pergub ini ditargetkan selesai prosesnya sebelum masuknya musim kemarau yaitu pada bulan Juni 2017 ini. Hal ini disebabkan terdapat program-program pencegahan yang mana harus segera dilakukan oleh lintas sector dalam upaya mencegah terjadinya bencana seperti pernah terjadi di Tahun 2015.

 

Penulis : RIO JENERIO, S.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)