Membaca Berita

PENCANTUMAN KEWAJIBAN PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN APBD DALAM TARTIB DPRD

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 17:09

Adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota DPRD terpilih untuk menyusun Tata Tertib (Tartib) DPRD selama 5 (lima) tahun periode keanggotaannya dalam bentuk Peraturan DPRD. Akan tetapi, kenyataan yang sering dihadapi adalah saat penyusunan Tartib DPRD, pada saat bersamaan Pimpinan DPRD juga belum terbentuk. Menghadapi situasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diberikan kepada anggota DPRD untuk memilih Pimpinan Sementara yang mempunyai tugas pokok salah satunya yaitu memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tartib.

Kata “memfasilitasi” disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “membantu kelancaran”. Dengan kata lain, Pimpinan Sementara DPRD bertugas membantu kelancaran penyusunan peraturan DPRD tentang Tartib. Sedangkan untuk penandatanganan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dari Pimpinan DPRD definitif.

Tidak ada permasalahan dalam penyusunan substansi Peraturan DPRT tentang Tartib selama berpedoman kepada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Akan tetapi, suatu permasalahan yang perlu kita digarisbawahi adalah seringkali pada masa transisi anggota DPRD lama kepada anggota DPRD yang baru menyisakan suatu pekerjaan rumah berupa penyusunan Perubahan APBD sampai pada penetapannya menjadi Perda..

Hal ini dapat terjadi dari berbagai sebab, baik itu keterlambatan pihak Pemerintah Daerah dalam mengajukan Raperda Perubahan APBD beserta nota keuangan perubahan APBD sampai pada tidak terpenuhinya kuorum untuk  pengambilan keputusan DPRD guna memberikan persetujuan bersama penetapan Raperda Perubahan APBD menjadi Perda.  Walaupun batas waktu pemberian keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, yaitu bulan Oktober 2014. Terlepas dari itu semua, tentunya akan sangat lebih baik apabila Keputusan DPRD dimaksud dapat dikeluarkan sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPRD lama berakhir, yaitu sekitar bulan Agustus. Hal ini dilakukan mengingat setelah adanya Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pengajuan evaluasi kepada Pemerintah Pusat untuk yang berkenaan dengan APBD Provinsi dan pengajuan evaluasi kepada Gubernur untuk yang berkenaan APBD Kabupaten/Kota. Tahap terakhir adalah perbaikan bersama berdasarkan hasil evaluasi dimaksud dan penetapannya menjadi Perda. Rangkaian tahapan tersebut tentunya akan memakan waktu yang relatif lama.

Oleh karenanya, sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut sangat dianjurkan apabila dalam Peraturan DPRD tentang Tartib dicantumkan suatu Bab yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban anggota DPRD yang lama untuk menetapkan agenda pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD, melakukan pembahasan, mengeluarkan persetujuan bersama, sampai pada penetapannya menjadi Perda sebelum berakhirnya periode keanggotaan. Tujuan dari pengaturan hal tersebut adalah agar kegiatan pembangunan daerah yang didasarkan pada Perda tentang Perubahan APBD dapat berjalan sesuai perencanaan. Dengan terlambatnya penetapan Perda tentang Perubahan APBD, maka dapat dibayangkan pengaruhnya berupa terlambatnya pula kegiatan pembangunan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Dengan dicantumkannya kewajiban tersebut, maka hal ini tentunya akan mengikat anggota DPRD untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban berkenaan Perubahan APBD selama pihak Pemerintah Daerah melaksanakan pula kewajibannya berupa penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta Nota Keuangan Perubahan APBD. Singkat kata, kewajiban anggota DPRD tersebut akan gugur apabila pihak Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.   

 

Penulis  :  RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.