Membaca Berita

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD USAHA KETAHANAN PANGAN

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Negara wajib menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan pengertian kedaulatan pangan itu sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi fungsi non pertanian secara terus menerus tanpa upaya pengendalian yang terarah akan menyebabkan semakin berkurangnya luasan tanah untuk kegiatan pertanian, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan (food security) rakyat Indonesia. Melemahnya ketahanan pangan pada akhirnya dapat juga melemahkan kedaulatan pangan (food sovereignity), karena di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, negara-negara maju melakukan liberalisasi perdagangan pangan melalui strategi perdagangan secara dumping. Strategi ini terbukti menghancurkan sistem pertanian pangan di negara-negara berkembang yang tidak mampu berkompetisi dengan komoditi pangan yang berasal dari negara-negara maju.

Dalam Perda RTRWP (Perda 5/2015) jelas tertulis salah satu tujuannya adalah menjadi Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan. Ini merupakan suatu kebijakan yang sangat baik mengingat Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Negara wajib menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan pengertian kedaulatan pangan itu sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Salah satu cara yang harus atau wajib ditempuh untuk mencapai tujuan Lumbung Pangan adalah melakukan perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan secara otomatis Perda RTRW harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan dalam UU 41 Tahun 2009 sebagai rambu dalam pelaksanaan perlindungan dimaksud.

Berbicara mengenai perlindungan lahan pangan maka menyangkut unsur perencanaan dan unsur penetapan. Perencanaan disini harus didasarkan dari beberapa item antara lain, pertumbuhan penduduk, kebutuhan konsumsi, ketersediaan lahan, kebutuhan pangan nasional, pertumbuhan produktivitas, dll. Bahkan ada hasil dari musyawarah dengan petani. Perencanaan di tingkat Provinsi nantinya akan menjadi acuan bagi perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Setelah perencanaan itu baru menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW. Disinilah Perda RTRWP harus bisa menunjukan keabsahannya bahwa penetapan kawasan pertanian pangan seperti tercantum dalam batang tubuh Perda RTRWP memang telah melalui tahapan perencanaan seperti yang tercantum dalam UU 41 Tahun 2009.

Perhatian khusus pada penetapan kawasan pertanian pangan yang merupakan salah satu bentuk usaha mencapai tujuan lumbung pangan masih belum secara tajam diulas/diatur dalam Perda RTRWP. Penetapan kawasan pertanian pangan haruslah benar-benar serius dianalisa dengan melaksanakan tahap demi tahap seperti apa yang tercantum dalam aturan yang lebih tinggi.

Penulis : RIO JENERIO, S.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)