Membaca Berita

PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 17:11

Dalam 3 (tiga) bulan terakhir telah masuk Rancangan  Peraturan Bupati dari 2 (dua) Kabupaten yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pertanyaan kemudian yang muncul adalah “Apakah benar Kabupaten mempunyai kewenangan mengatur mengenai KTR yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjadi referensi, yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan; dan
  3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dengan kata lain, Pemerintahan Kabupaten sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk menentapkan Kawasan Tanpa Rokok didaerahnya. Hal yang sama termuat pula dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa KTR diatur dalam Perda. Dengan kata lain, tidaklah sesuai aturan apabila KTR ditetapkan dalam sebuah Peraturan Bupati.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Substansi apa yang seharusnya diatur dalam Perda KTR ?”. Kemudian “Apakah boleh menambah pengaturan lain dalam Perda KTR ?”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, substansi yang diatur dalam Perda KTR paling sedikit memuat :

a. pengaturan tentang KTR;

b. peran serta masyarakat;

c. pembentukan satuan tugas penegak KTR;

d. larangan dan kewajiban; dan

e. sanksi.

Dengan kata lain, isi substansi yang ada diatas, merupakan substansi wajib yang harus minimal dimuat dalam Perda KTR. Sehingga diperbolehkan mengatur hal lain selain apa yang minimal harus diatur. Saran penulis kemudian yang seharusnya diatur dalam Perda KTR adalah berkenaan dengan Rokok Elektronik.

Memang rokok elektronik bukanlah termasuk kedalam kategori rokok dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah rokok elektronik merupakan sebuah perangkat nikotin yang dapat menghasilkan aerosol (biasa disebut uap, uap dimaksud yang kemudian mejadi asap) yang berasal dari pemanasan propilen glikol atau gliserol, nikotin, dan zat penyedap. Sehingga semestinya dalam Perda KTR, penggunaan definisi Rokok dilengkapi dengan definisi Rokok Elektronik. Hal ini dikarenakan Rokok Elektronik juga mengandung zat yang berbahaya serta menghasilkan uap yang juga berbahaya apabila udaranya dihirup oleh orang lain.

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.