Membaca Berita

PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 09-07-2018 09:19

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Fungsi utama pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah Daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai Komitmen pemerintah Kabupaten kotawaringin timur dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada tahun 2018 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dibentuknya Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut didasarkan pada perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar alkohol sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengkonsumsi, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat. “Umumnya orang awan berpendapat bahwa alkohol merupakan racun protoplasmiec yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial”. Pendapat tersebut di atas menujukan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana karena apabila seseorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berpikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih tinggi. Kehadiran Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri Kabupaten Kotawaringin Timur tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih ideologi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bumi habaring hurung diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% etanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30-0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian. Maka perlu adanya pengaturan tentang ketentuan menyangkut izin peredaran minuman berlakohol yang menyebutkan sebagai berikut:

  1. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin;
  2. Izin yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  3. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan bupati sebagai penjabaran tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Namun demikian melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktik yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan di atas. Lahirnya Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyatan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol juga di jual kepada anak di bawah umur termasuk pelajar. Sehingga di dalam masyarakat muncul sebuah anekdot bahwa "semakin dilarang untuk menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula semakin mudah pula untuk mendapatkannya di Kabupaten Kotawaringin Timur".

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur masih mengalami berbagai kendala, diantaranya di samping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tentunya tujuan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang Peraturan Daerah tersebut dapat terwujud, yaitu sebagai berikut:

  1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian;
  2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat;

Namun, untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan Bupati Nomor : 188.342/365/HUK Tanggal 25 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak akan terjadi lagi.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentansi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)