Membaca Berita

Pengelolaan Potensi Hutan Produksi Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:22

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut pada lazimnya membidangi urusan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah organisasi perangkat daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi  Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah, disebutkan bahwa organisasi KPHP dibentuk melalui Peraturan Daerah dengan struktur organisasi terdiri dari Tipe A dan Tipe B. Tipe A, terdiri atas :

a.       Kepala;

b.       Subbagian Tata Usaha;

c.       Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan

d.       Kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan Tipe B, terdiri atas :

a.        Kepala;

b.        Subbagian Tata Usaha; dan

c.        Kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan fakta yang terjadi, beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang membentuk organisasi KPHP baik tipe A maupun tipe B dengan hanya melalui Peraturan Bupati. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diamantkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi  Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Urgensi lain dari adanya organisasi perangkat daerah dalam bentuk Kantor KPHP ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanakan pengelolaan hutan produksi secara terpadu, optimal, berkelanjutan, dan tertib administrasi demi tercapainya kelestarian lingkungan dan pada akhirnya nanti bertujuan agar Hutan Produksi yang menjadi potensi daerah dapat betul-betul dikelola serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.