Membaca Berita

Peranan LKBH KORPRI Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Mengalami Permasalahan Hukum Terkait Pelaksanaan Tugasnya

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin dan melindungi serta menjamin kepada setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa membedakan latar belakang apapun terutama dalam hal kemudahan dan perlindungan dalam mencari keadilan baik di pengadilan (Ligitasi) maupun di luar pengadilan (Non Ligitasi), yaitu dengan melalui pendampingan dan bantuan hukum.

Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum dengan berupa tindakan yang dilakukan oleh penasehat hukum berupa nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada pegawai yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf d, pasal 22 huruf c, Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “PNS berhak memperoleh perlindungan“, dan Pasal 106 ayat (1) huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : bantuan hukum.

Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada PNS yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. Kita ketahui bersama, selama ini Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus hukum yang berkaitan dengan tugasnya tidak pernah mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Selama ini bagi PNS yang mengalami permasalahan hukum tidak pernah menerima pendampingan dan bantuan secara khusus. Untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi PNS yang mengalami permasalahan hukum maka perlu dibentuk suatu lembaga yang berkompeten dan bersifat profesional.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI bahwa untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada PNS maka dapat dibentuk Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Aparatur Sipil Negara di dalam satu wadah yaitu KORPRI.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada ASN ini adalah jaminan dari pemerintah, pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Sehubungan dengan hal di atas, dan pentingnya tujuannya tersebut diharapkan LKBH KORPRI Provinsi Kalimantan Tengah dapat terbentuk, sehingga Aparatur Sipil Negara yang terkena permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugasnya dapat diberikan pendampingan dan bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

 

 

Penulis : FATHIA SARIFAH, S.H. (Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)