Membaca Berita

Peraturan Daerah Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 07:48

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dipahami bahwa sukses Negara ini didahului dengan suksesnya suatu desa. Dan, untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mau dan mampu memimpin desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang kompleks, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan mekanisme demokratis dalam pemilihan kepada desa disini adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa tentunya harus disusun dengan tidak sekedar mengakomodir peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah memberikan pengaturan secara umum, tetapi juga merinci kebutuhan penyelesaian masalah yang dapat muncul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Secara garis besar, permasalahan yang harus diatur solusinya dalam Perda tentang pemilihan Kepala Desa dapat dirinci sebagai berikut :

  1. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa apabila dilaksanakan secara serentak satu kali ataupun bergelombang. Pemilihan Kepala Desa secara serentak disini tentunya harus mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Termasuk yang diatur didalamnya adalah Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa
  2. Persyaratan pemilih;
  3. Persyaratan Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa incumbent, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS;
  4. Penentuan syarat tambahan apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
  5. Pelaksanaan waktu kampanye;
  6. Pelayanan pemilihan kepala desa bagi pemilih yang berkebutuhan khusus;
  7. Mekanisme penentuan hasil pemilihan serta penetapan;
  8. Penyelesaian sengketa; dan
  9. Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa.

Terlepas dari apa yang harus diatur seperti yang disebutkan di atas, Pemerintahan Kabupaten/Kota juga dapat mengatur secara lebih khusus lagi substansi lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya. Hal ini dilakukan mengingat perbedaan kondisi desa yang tersebar pada tiap wilayah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.

 

Penulis : Rorry Pramudya, S.H., M.H.