Membaca Berita

POTENSI PELAYANAN PARKIR BERDASARKAN PERBUP GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERKIR DI TEPI JALAN UMUM SISTEM LELANG

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 27-07-2018 11:34

Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, tahun anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam praktiknya proses penyusunan dan pengesahan serta perundang-undangan baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya. Selama proses tersebut berlangsung, kegiatan pemerintah daerah yang memerlukan subsidi berlangsung terus. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 17, yakni: “anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dengan demikian, dana perimbangan yang menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian akan diberikan kepada daerah sebagai dana perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni “dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak jauh berbeda dengan proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja Negara, yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang. Proses ini juga berlaku pada perubahan rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang  (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 71 ayat 2, yakni: “Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dari waktu ke waktu. Peraturan tata tertib dewan. sebaiknya dapat memberi respon positif terhadap dinamika tersebut. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data dan informasi yang lengkap serta tenaga teknis yang lebih terampil dan profesional.

Berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga legislatif daerah, maka kepala daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan oleh pemerintah daerah yang diawasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan tujuan menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri, untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat pembangunan daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta memunculkan potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan di daerah tersebut.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah pengeluaran (output) maupun penerimaan (input) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung laju pendapatan asli daerah. Namun yang akan menjadi persoalan adalah apakah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut sesuai dengan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), sehingga tercapai optimalisasi pendapatan asli daerah yang seimbang dengan pengeluaran daerah dalam hal ini bagaimana dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah dan lain-lainnya. Salah-satu sumber penghasilan asli daerah yang paling penting adalah pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda. Akibatnya seperti banyak eksperimen dan tentu ada pula yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan tentunya dengan mengingat kondisi daerah masing-masing.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan paling penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula. Keuangan merupakan salah-satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah-satu yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah, beberapa jenis pajak diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air bawah tanah, sedangkan jenis retribusi digolongkan menjadi 3 bagian besar yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dari berbagai retribusi pemerintah kabupaten Gunung Mas retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek retribusi tentang apa yang mereka bayar, tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah semakin membuat para oknum tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undang maupun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang, juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pada dasarnya implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum beda dengan pelayanan tempat parkir khusus namun di Kabupaten Gunung Mas para petugas parkir dari dinas perhubungan Gunung Mas belum mampu membedakan antara keduanya dan setelah melakukan pra-penelitian sebelumnya ternyata di lapangan tempat pemungutan retribusi parkir hanya menggunakan landasan hukum Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang padahal kategori pelayanan parkir di tepi jalan umum jauh berbeda dengan tempat pelayanan khusus parkir, karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum itu merupakan pemungutan retribusi dari retribusi jasa umum dan pelayanan tempat parkir khusus termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha. Dalam hal ini sangat jelas bahwa pemungutan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Gunung Mas melampaui batas dan tidak tepat sasaran dari lokasi pemungutannya.

 

Perbedaan Pajak Dengan Retribusi

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.

Pajak dan retribusi memiliki beberapa persamaan namun juga memiliki beberapa perbedaan yang konkrit, Pajak dan retribusi memiliki persamaan seperti sama-sama berbentuk pungutan, sifatnya dapat dipaksakan dan memiliki tujuan yang sama yaitu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut;

  1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah.
  2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
  3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
  4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib dibayar jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.
  5. Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara), sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah.
  6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

 

Penggolongan Retribusi Daerah

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 30 Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

  1. Jasa umum;
  2. Jasa usaha;
  3. Perizinan tertentu.

Berdasarkan objek retribusi tersebut, retribusi dibagi atas tiga golongan, yaitu :

Pertama, Retribusi jasa umum dengan kriteria sebagai berikut;

  1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
  2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Misalnya, penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel, kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
  3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  6. Retribusi dapat dipungut secara selektif dan efisien, serta merupakan salah-satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang baik.

Kedua, Retribusi jasa usaha dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan jasa atau perizinan tertentu.
  2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Ketiga, retribusi perizinan tertentu dengan kriteria sebagai berikut;

  1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
  3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut telah ditetapkan.

Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan. Pelanggaran kriteria yang telah ditentukan mengakibatkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Sistem Lelang yang mengatur retribusi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan. Berbeda dengan fungsi retribusi yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi mengatur, kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi khas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah. Hal ini yang membedakan antara pajak dengan retribusi dari aspek hukum yang ada dalam pelaksanaannya kadangkala tidak tampak secara jelas sehingga penagihannya disamakan dengan pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memaparkan tentang retribusi sebagai berikut;

  1. Objek dan golongan retribusi: 
    1. Jasa umum
    2. Jasa usaha
    3. Perizinan tertentu.
  2. Jenis retribusi jasa umum:
    1. Retribusi pelayanan kesehatan;
    2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
    3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
    4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
    5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    6. Retribusi pelayanan pasar;
    7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
    8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
    9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
    10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus;
    11. Retribusi pengolahan limbah cair;
    12. Retribusi pengolahan tera atau tera ulang;
    13. Retribusi pelayanan pendidikan;
    14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
  3. Jenis retribusi jasa usaha :
    1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
    2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
    3. Retribusi tempat pelelangan;
    4. Retribusi terminal;
    5. Retribusi tempat khusus parkir;
    6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa;
    7. Retribusi rumah potong hewan;
    8. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
    9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
    10. Retribusi tempat penyebrangan di air; dan
    11. Retribusi penjualan produksi usaha sendiri.
  4. Jenis retribusi perizinan tertentu:
    1. Retribusi izin mendirikan bangunan;
    2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
    3. Retribusi izin gangguan;
    4. Retribusi izin trayek;
    5. Retribusi izin usaha perikanan.

 

Desentralisasi Fiskal dan Korupsi

Desentralisasi fiskal menjadi sesuatu yang penting dalam pemerintahan di beberapa negara sedang berkembang setelah dua dekade. Akibatnya alokasi belanja publik di pemerintah daerah naik dari 13 % pada tahun 1980 menjadi 20 % pada tahun 1990. Pada periode yang sama terjadi peningkatan yang signifikan terhadap share pajak daerah. Namun seperti yang terjadi di Tanzania dan Uganda, desentralisasi malah menjadi sarang korupsi karena : 

  1. rendahnya gaji pegawai negeri
  2. kompleksnya struktur pajak
  3. pengawasan yang tidak memadai
  4. kapasitas pegawai yang terbatas
  5. otonomi pemerintah daerah di intervensi secara politik
  6. laporan dan neraca tidak memadai
  7. audit eksternal dan internal tidak memadai
  8. kurangnya kesadaran masyarakat di semua level.

Desentralisasi fiskal perlu dilakukan reformasi dengan tetap melibatkan pemerintah pusat dalam bidang tertentu seperti pertahanan dll, namun tetap memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan adanya korupsi yang terjadi, maka akan mengurangi jumlah dana yang akan beredar dan dipergunakan untuk masyarakat secara luas. Artinya pengaruh desentralisasi semakin kecil akibat sebagian besar dana yang diperuntukkan oleh daerah hanya dinikmati oleh mereka yang korup. Untuk mengatasi masalah korupsi dalam reformasi desentralisasi fiskal dilakukan dengan menentukan level pemerintahan mana yang akan bertanggung jawab terhadap belanja tersebut. Selain itu penerimaan pun harus jelas pembagian wewenangnya apakah oleh pemerintah pusat, provinsi atau daerah.

Menurut studi IMF, reformasi desentralisasi fiskal harusnya berdiri di tiga pilar utama yakni :

  1. perlunya kejelasan aturan dan pertanggungjawaban,
  2. ketentuan otonomi pada sisi belanja, pendapatan, keberlanjutan,
  3. otonomi dan efisensi ekonomi serta akses pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman baik kepada masyarakat, pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat,
  4. penguatan kelembagaan pemerintah daerah.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya pengaruh yang positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan adanya hubungan yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang. Olehnya itu, dapat juga dilakukan kajian yang mendalam terhadap hubungan antara desentralisasi fiskal dengan otonomi daerah, pemungutan penerimaan daerah, komposisi belanja daerah dan transfer antar pemerintah.

Selain itu, kemampuan desentralisasi di tingkat daerah lebih baik jika kondisi sistem transfer seimbang antara pemerintah provinsi dengan daerah dan jika terjadi penguatan fiskal di daerah yang bersangkutan melalui penerimaannya sendiri. Diharapkan juga dengan adanya ketiga pilar utama dalam reformasi desentralisasi fiskal akan mereduksi terjadinya korupsi di daerah. Hal yang juga penting adalah penguatan kapasitas dalam mengelola keuangan dan pendapatannya di daerah.

 

Penulis : Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah)