Membaca Berita

RAPAT FASILITASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN SE-KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 16:43

Kuala Kapuas – Bagian Bina dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Fasilitasi Peraturan Perundang – undangan se-Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini, mulai tanggal 25 s/d 27 Juni 2012, diselenggarakan di Aula Hotel Raudah, Kuala Kapuas, dan dihadiri oleh para Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Kepala Bagian Hukum se-Kalimantan Tengah, serta beberapa perwakilan dari Biro Hukum setda Provinsi Kalimantan Tengah.

            Pada hari pertama, 25 Juni 2012, Rapat Fasilitasi ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Asisten I Frederick Timbung, SH. Bertindak sebagai narasumber pertama pada rapat fasilitasi ini adalah R. Gani Muhamad, SH. MAP, yang dalam kesempatan itu menyampaikan materi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah. Dasar pertimbangan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menertibkan administrasi pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. “Penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau Bagian Hukum. Sedangkan penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda”, terang Kepala Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum ini.

            Lebih lanjut, R. Gani Muhamad, SH. MAP menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro atau bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat juga dilakukan di lingkungan DPRD. Ranperda yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda. Kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Salah satu Kepala Bagian di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri ini menyatakan bahwa masyarakat juga dapat ikut serta melalui rapat dengar pendapat umum atau sosialisasi, “Setiap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah harus dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat”.

            Selain memaparkan materi tentang Produk Hukum Daerah, dalam acara Rapat Fasilitasi Peraturan Perundang – undangan tersebut R. Gani Muhamad, SH. MAP juga menyampaikan materi tentang Pembinaan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Secara Tertib Regulasi. Kewenangan memberikan ruang keleluasaan dan apresiasi kepada daerah untuk mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. “Keberadaan Peraturan Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap menempatkan hubungan pusat dan daerah yang bersifat subordinat, namun tetap dalam koridor independensi dan kemandirian”. Kemudian R. Gani Muhamad, SH. MAP melanjutkan pembangunan substansi hukum di daerah merupakan sebuah konsep komprehensif yang menjadi tujuan bersama dari seluruh stake holders (pemangku kepentingan) pembangunan hukum daerah. Sehingga terwujudnya koordinasi anatara seluruh stake holders di dalam mewujudkan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan tetap memperhatikan substansi dari peraturan tersebut agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi inkonsistensi peraturan perundang – undangan. Kabag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum ini juga menjelaskan tentang Politik Hukum Peraturan Daerah. Menurutnya, Peraturan Perundang – undangan dapat dikatakan sebagai medan pertarungan berbagai kepentingan yang berinteraksi di masyarakat. “Oleh sebab itu, kita harus memahami secara utuh makna dan tujuan persatuan, serta memprediksi alternative solusi dari masalah yang mungkin terjadi”, tutup         R. Gani Muhamad, SH. MAP.

            Kemudian hari kedua, 26 Juni 2012, giliran Direktorat Jenderal Dekonsentrasi dan Kerjasama yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ir. Djatmiko Winahyoe yang diberi kesempatan sebagai penyampai materi tentang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dalam Melakukan Korbinwas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011. Beliau menjelaskan bahwa sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah, Gubernur memiliki beberapa tugas, salah satunya mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah antara Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan wewenang Gubernur yang terkait dengan pokok bahasan dalam rapat ini adalah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang wilayah Kabuapaten/Kota. “Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur memberikan fasilitasi dan konsultasi penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut”, kata Ir. Djatmiko Winahyoe. Lebih lanjut, Beliau mengatakan bahwa Gubernur juga berupaya untuk menyamaratakan kualitas pelayanan publik antar Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur juga melakukan pengawasan dalam pelayanan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, mengawasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, mengawasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kemudian melakukan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, serta mengadakan rapat kerja pelaksanaan program dari kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai masalah.

Di hari kedua rapat fasilitasi ini, seluruh Kepala Bagian Hukum se-Kalimantan Tengah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan masing – masing Kabupaten/Kota. Selain itu, Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie, SH dalam kesempatan ini juga ditunjuk sebagai pembicara dan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah, Hak dan Inisiatif DPRD dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan Ranperda Kabupaten/Kota, menyampaikan usul dan pendapat, serta mengajukan pernyataan. DPRD juga memiliki beberapa fungsi seperti Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. “Fungsi legislasi yang dimaksud adalah DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah, yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”, kata Darwandie, SH. Selain itu, DPRD juga membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah. “Nah, melalui fungsi legislasi inilah sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena dengan fungsi ini DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Sehingga hal ini harus dimaknai sebagai amanah dalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”, tutup Darwandie, SH.

Selanjutnya pada hari ketiga, 27 Juni 2012, pembicara atau narasumber dalam Rapat Fasilitasi Peraturan Perundang – undangan ini adalah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Amir Hamzah K. Hadi, SH. Dalam paparannya, Beliau menyampaikan materi tentang Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kemudian Amir Hamzah K. Hadi, SH juga memberikan penjelasan tentang mekanisme penyusunan Prolegda (Program Legislasi Daerah). Sistematis Prolegda berdasarkan atas perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). “Secara substansi, perencanaan pembentukan Peraturan Daerah harus senantiasa mengacu pada kebijakan pembentukan undang – undang yang ditetapkan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Akan tetapi, secara prosedur penyusunan Prolegda tidak lagi dapat dilakukan secara apple to apple (tanpa melalui perantara) dengan penyusunan Prolegnas, karena mekanisme penyusunan Prolegda sudah diatur dalam Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah”, jelas Amir Hamzah, SH. Terakhir Kepala Biro Hukum Setda Kalimantan Tengah ini menyampaikan bahwa “Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Rapat yang di gelar selama 3 (tiga) hari berturut – turut ini berjalan dengan sukses dan lancar, serta mendapat apresiasi yang baik dari seluruh peserta yang turut menghadiri rapat tersebut. Hingga pada hari ketiga, 27 Juni 2012, rapat fasilitasi ini resmi ditutup oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Amir Hamzah K. Hadi, SH.