Membaca Berita

SOSIALISASI PERDA DAN PERGUB TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH DI DEPAN PARA TNI

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 16:36

 

 

Kodim Kotawaringin Timur mengundang Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan beberapa materi dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak – Hak Adat di Atas Tanah.

 

Sampit, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siun Jarias, SH.,MH, bersama Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Amir Hamzah K. Hadi, SH, beberapa staf dari Biro Hukum, Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Keuangan, serta beberapa orang perwakilan dari Majelis Dewan Adat Dayak Nasional (MADN) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri undangan dari pihak Kodim Sampit, Kotawaringin Timur, Senin (25/3) lalu. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah karena para Tentara Negara Indonesia (TNI) ini ingin mengetahui tentang peraturan – peraturan daerah yang menyangkut tanah adat agar mereka dapat memahami suatu situasi jika terjadi konflik adat atau konflik antar suku di suatu daerah.

Dalam acara sosialisasi ini, Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah selaku pembicara menyampaikan beberapa hal terkait dengan kelembagaan adat dayak di Kalimantan Tengah. “Keberadaan Lembaga Adat Dayak mulai tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan bermaksud untuk mengawal eksistensi dan mendukung upaya adaptasi Masyarakat Dayak dalam menghadapi persinggungan pergaulan dengan nilai-nilai nasional dan global, agar kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah Dayak tidak resah; agar sikap saling mengakui, saling menghargai dan saling melindungi  di tanah Dayak tidak goyah; serta supaya harkat, martabat dan harga diri orang Dayak diakui, dihargai dan dihormati baik lokal, regional, nasional bahkan internasional”, kata Dr. Siun Jarias, SH.,MH.

 

 

 

 

            Lebih lanjut, Bapak Sekda menjelaskan bahwa “lembaga adat dan hukum adat Dayak harus kembali pada perannya dahulu, yaitu sebagai benteng dan pengawal eksistensi, hak-hak adat, harkat dan martabat  masyarakat  adat Dayak”. Dr. Siun Jarias, SH.,MH juga menambahkan jika eksistensi dan hak masyarakat adat Dayak diakui, dihargai dan diberdayakan, maka diyakini akan dapat memberikan dukungan signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, pihak Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga membagikan buku – buku yang berisi tentang Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kemudian dalam buku tersebut juga dimuat Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak – Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, produk hukum yang terdapat dalam buku tersebut adalah Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal, kepada seluruh peserta yang hadir. Dengan adanya pembagian buku ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pembacanya tentang produk – produk hokum daerah yang telah diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan tanah adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Acara yang diselenggarakan selama satu hari ini, yaitu pada tanggal 25 Maret 2012 lalu, diadakan di lingkungan sekitar Kodim, yakni di Aula Jenderal Sudirman Kodim, Sampit. Dalam acara sosialisasi ini hadir pula beberapa perwakilan para Tentara yang bermarkas di Kodim Sampit, serta beberapa orang Damang yang merupakan perwakilan dari Majelis Dewan Adat Dayak Nasional (MADN) Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari para hadirin sehingga acara berlangsung dengan lancar dan dapat menambah wawasan atau informasi tentang kelembagaan adat Dayak serta peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.