Membaca Berita

Tentang JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fungsi Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang JDIH Nasional, antara lain   :

  1. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Memudahkan pencarian dan penelusuran perundang-undangan dan bahan dokumentasi;
  4. Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Tengah, maka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikoordinir oleh Kepala Biro Hukum, dikelola oleh Bagian Dokumentasi Hukum yang melaksanakan tugas publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum serta pendokumentasian produk-produk hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan JDI Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan sejak dibentuknya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dimana dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan bahwa sistem JDI Hukum Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Informasi hukum
  2. Penyimpanan bahan dokumentasi hukum
  3. Konsultasi
  4. Hubungan kerjasama antar unit-unit jaringan
  5. Pembinaan personil dokumentasi hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan website JDI Hukum merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.  Guna mencapai efisiensi dan efektifitas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyerbarluaskan informasi hukum, agar penyebarluasan informasi (dissemination of information) dapat diakses melalui  media internet. Sebagai upaya peningkatan sistem kearsipan secara digital  untuk melengkapi alternatif arsip manual sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses melalui internet.

Masyarakat dapat menyampaikan sumbangan pendapat, saran maupun kritik melalui bagian komentar yang telah disediakan, sehingga dengan adanya penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum melalui website ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum.

 

AGUS RESKINOF, S.H., M.Si

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH