Membaca Berita

Urgensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:14

Untuk dapat mensukseskan suatu desa, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yag kuat dan mandiri. Adapun salah satu unsur penting yang melakukan fungsi pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Sehingga dapat dibayangkan, dengan begitu banyak jumlah desa yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah. maka diperlukan pula jumlah yang sama berkenaan pembentukan BPD yang berada di Desa pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah tersebut.

Sebagai suatu catatan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD hanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap Fungsi BPD, yang bertambah menjadi saluran aspirasi masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah, merencanakan APBDes serta mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Sedangkan tugas lainnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta yang terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan kata lain, BPD disini harus bisa menjadi lembaga penyeimbang pemerintah Desa, menjadi partner untuk memajukan masyarakat Desa. BPD mewakili masyarakat karena keterwakilan BPD ditingkat desa merupakan pilihan masyarakat, jadi BPD membawa amanah dari masyarakat.

Oleh karenanya, guna memperkuat dan menunjang fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh BPD, maka diperlukan suatu payung hukum di Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara garis besar mengatur :

  1. Tugas, fungsi, dan wewenang
  2. Hak, kewajiban, dan larangan
  3. Keanggotaan BPD, meliputi :
  4. Persayaratan calon anggota BPD
  5. Pengisian Keanggotaan BPD
  6. Musyawarah BPD
  7. Peraturan tata tertib BPD
  8. Penggalian, penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa
  9. Pelaksanaan tugas kelompok pakar atau ahli
  10. Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kabupaten
  11. Penyampaian hasil kerja
  12. Pembinaan dan pengawasan
  13. Sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi BPD

Yang diharapkan kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang BPD adalah dapat maksimalnya peran BPD dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baiksebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa .

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.