Indeks Berita

PARTISIPASI MASYARAKAT (DALAM PENYUSUNAN PRODAK HUKUM DAERAH) SALAH SATU WUJUD KEMANDIRIAN DAERAH

Ditulis Oleh Drs. RAHMAT JUNAIDI, S.H., M.H.

Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya konstribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Lebih dari itu kesuksesan daya saing juga terlihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah yang lain

Perlunya Perubahan Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2015 Di Provinsi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H.

Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas berhasil memangkas perijinan migas hingga menjadi 6 izin saja, pada tanggal 9 Mei 2017 Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menandatangani aturan penyederhanaan perizinan pengelolaan sektor pertambangan melalui Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksanaan PP No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Pembentukan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penetapan Status Siaga Bencana KARHUTLA

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H.

Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang terjadi pada Tahun 2015 merupakan bencana yang sangat meninggalkan bekas mendalam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kerugian yang diderita Kalimantan Tengah sangat besar baik dari sisi Materiil maupun kerugian sosial yang diderita masyarakat. Terlebih lagi ketika Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pemberian Izin membuka lahan dengan bakar dicabut atas desakan Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan para peladang tradisional di Kalimantan Tengah tidak lagi berani membuka lahan dengan cara bakar karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kerugian yang paling nyata adalah terjadinya penurunan produksi padi sebagai tanaman pangan sampai dengan 70 Ton. Tentunya ini banyak mengguncang ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Implikasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kepada Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Pada tanggal 15 Juni 2016 telah ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Tulisan ini memaparkan tentang Implikasi yang kemudian muncul dengan adanya PP dimaksud terhadap penataan daerah Kabupaten/Kota.

Penatapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Wujud Usaha Ketahanan Pangan

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Hak atas pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Negara wajib menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan pengertian kedaulatan pangan itu sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Pengaturan RIPPARKAB/KOT Dalam Peraturan Daerah

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan berpedoman pada suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang terdiri dari dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT). Secara khusus, karena yang akan diuraikan adalah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT), maka untuk lebih mempermudah, keduanya akan disebut dengan RIPPARKAB/KOT

Pembangunan Infrastruktur Dengan ANDALALIN

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan insfrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas disekitarnya.

Sosialisasi Produk Hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yaitu Sosialisasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis.

Penghargaan Kabupaten /Kota Peduli HAM

Ditulis Oleh FATHIA SARIFAH, S.H.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Kepedulian pemerintah daerah terhadap HAM tersebut menjadi dasar untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM tersebut seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).