Indeks Berita

Pengaturan RIPPARKAB/KOT Dalam Peraturan Daerah

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan berpedoman pada suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang terdiri dari dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT). Secara khusus, karena yang akan diuraikan adalah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT), maka untuk lebih mempermudah, keduanya akan disebut dengan RIPPARKAB/KOT

Pembangunan Infrastruktur Dengan ANDALALIN

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan insfrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas disekitarnya.

Sosialisasi Produk Hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Sosialisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yaitu Sosialisasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis.

Penghargaan Kabupaten /Kota Peduli HAM

Ditulis Oleh FATHIA SARIFAH, S.H.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Kepedulian pemerintah daerah terhadap HAM tersebut menjadi dasar untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM tersebut seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh Fathia Sarifah, S.H.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Tinggi melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara.

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kedua)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Apabila kita kaji, dalam UU Pemda yang baru memang lebih menekankan pada upaya pengawasan refresif terhadap pembentukan Perda, yaitu Pembatalan sehingga istilah “Klarifikasi” yang disebut dalam UU Pemda sebelumnya kemudian ditiadakan. Tetapi, menurut penulis yang perlu dipahami adalah bahwa tidak mungkin tiba-tiba adanya suatu Pembatalan Perda tanpa didahului dengan adanya pengujian terlebih dahulu.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah seharusnya melalui proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dulu dikenal dengan istilah Program Legislasi Daerah (PROLEGDA).

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kesatu)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Pembatalan Perda merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan wewenang Pengujian suatu Perda. Kewenangan pengujian berasal dari bahasa Belanda ”toetsingrecht”. Menurut Jimly Asshiddiqie ”toetsingrecht” diartikan sebagai hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji. Kata ”menguji” juga dapat dipadankan dengan kata review dalam bahasa Inggris yang berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata ”re” dan ”view”.

Peranan LKBH KORPRI Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Mengalami Permasalahan Hukum Terkait Pelaksanaan Tugasnya

Ditulis Oleh Fathia Sarifah, S.H.

Dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin dan melindungi serta menjamin kepada setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa membedakan latar belakang apapun terutama dalam hal kemudahan dan perlindungan dalam mencari keadilan baik di pengadilan (Ligitasi) maupun di luar pengadilan (Non Ligitasi), yaitu dengan melalui pendampingan dan bantuan hukum.

Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Kartu Kalteng Barigas (KKB) Di Kabupaten Seruyan

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Pada tahun 2015 ini, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan beberapa kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah, salah satunya adalah Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan pada 18 – 20 Juni 2015 lalu.