Indeks Berita

Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Peraturan Daerah BPMPTSP

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah

Urgensi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Untuk dapat mensukseskan suatu desa, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yag kuat dan mandiri. Adapun salah satu unsur penting yang melakukan fungsi pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dapat dibayangkan, dengan begitu banyak jumlah desa yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah. maka diperlukan pula jumlah yang sama berkenaan pembentukan BPD yang berada di Desa pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah tersebut.

Pembentukan UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan.

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang industri makanan, minuman dan kemasan membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Air merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengaturan Perangkat Desa Dalam Perda Kabupaten/Kota

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang penting adalah Perangkat Desa. Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut pengaturan terhadap Perangkat Desa dimuat dalam Perda Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mentetapkan Perda berkenaan pedoman penyusunan Perangkat Desa.

Perlunya Pembentukan Forum Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini usaha dibidang perkebunan kelapa sawit semakin marak dan semakin menjamur di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik yang dilakukan oleh Perusahaan Besar, maupun yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Usaha perkebunan ini dipercaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam daerah

Pemukiman

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 14, pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi, dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi berdasarkan undang-undang memiliki tugas dan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi yang berarti lintas kota/kabupaten.

Implikasi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengatur Tentang Kewenangan Perizinan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Implikasi yang kemudian muncul adalah mengenai kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Perda. Dengan adanya hal ini, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan merubah atau mencabut Perda berkenaan pengaturan substansi perizinan bidang energi dan sumber daya mineral. Akan tetapi, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak segera menindaklanjuti, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda berkenaan kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral yang sudah tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dipahami bahwa sukses Negara ini didahului dengan suksesnya suatu desa. Dan, untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mau dan mampu memimpin desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang kompleks, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan mekanisme demokratis dalam pemilihan kepada desa disini adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Pembentukan Peraturan Daerah untuk setiap Tahun nya terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang disebut Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Perda ini lebih familiar dahulu dengan sebutan PROLEGDA, tetapi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyebutan PROLEGDA diganti dengan Program Pembentukan Perda.