Indeks Berita

Pemukiman

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 14, pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi, dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi berdasarkan undang-undang memiliki tugas dan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi yang berarti lintas kota/kabupaten.

Implikasi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengatur Tentang Kewenangan Perizinan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Implikasi yang kemudian muncul adalah mengenai kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Perda. Dengan adanya hal ini, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan merubah atau mencabut Perda berkenaan pengaturan substansi perizinan bidang energi dan sumber daya mineral. Akan tetapi, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak segera menindaklanjuti, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda berkenaan kewenangan perizinan bidang energi dan sumber daya mineral yang sudah tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dipahami bahwa sukses Negara ini didahului dengan suksesnya suatu desa. Dan, untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mau dan mampu memimpin desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang kompleks, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan mekanisme demokratis dalam pemilihan kepada desa disini adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H

Pembentukan Peraturan Daerah untuk setiap Tahun nya terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang disebut Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Perda ini lebih familiar dahulu dengan sebutan PROLEGDA, tetapi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyebutan PROLEGDA diganti dengan Program Pembentukan Perda.

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SECARA TERPADU DAN TERINTEGRASI BERBASIS WEBSITE PADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh SITI LATIFAH, S.Kom

Pelaksanaan JDIH di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan di sesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah perlu membentuk dan mengadakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Provinsi yang terintegrasi dan terkait (link) dengan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

PENGATURAN SANKSI DALAM PERDA RTRW

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Salah satu substansi yang wajib diatur dalam Perda RTRW tersebut adalah mengenai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pengaturan sanksi dalam Perda RTRW terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana

PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Dalam 3 (tiga) bulan terakhir telah masuk Rancangan Peraturan Bupati dari 2 (dua) Kabupaten yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pertanyaan kemudian yang muncul adalah “Apakah benar Kabupaten mempunyai kewenangan mengatur mengenai KTR yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ?”

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Seperti yang diketahui, dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pembatalan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

PERUBAHAN KOMPOSISI RAPERDA YANG DI EVALUASI DALAM UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU DESA YANG BARU

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perda yang dievaluasi terdiri dari Rancangan Perda berkenaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Rencana Tata Ruang

PENCANTUMAN KEWAJIBAN PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN APBD DALAM TARTIB DPRD

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota DPRD terpilih untuk menyusun Tata Tertib (Tartib) DPRD selama 5 (lima) tahun periode keanggotaannya dalam bentuk Peraturan DPRD. Akan tetapi, kenyataan yang sering dihadapi adalah saat penyusunan Tartib DPRD, pada saat bersamaan Pimpinan DPRD juga belum terbentuk. Menghadapi situasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diberikan kepada anggota DPRD untuk memilih Pimpinan Sementara yang mempunyai tugas pokok salah satunya yaitu memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tartib