Indeks Berita

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SECARA TERPADU DAN TERINTEGRASI BERBASIS WEBSITE PADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh SITI LATIFAH, S.Kom

Pelaksanaan JDIH di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan di sesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah perlu membentuk dan mengadakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Provinsi yang terintegrasi dan terkait (link) dengan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

PENGATURAN SANKSI DALAM PERDA RTRW

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Salah satu substansi yang wajib diatur dalam Perda RTRW tersebut adalah mengenai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pengaturan sanksi dalam Perda RTRW terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana

PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Dalam 3 (tiga) bulan terakhir telah masuk Rancangan Peraturan Bupati dari 2 (dua) Kabupaten yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pertanyaan kemudian yang muncul adalah “Apakah benar Kabupaten mempunyai kewenangan mengatur mengenai KTR yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ?”

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Seperti yang diketahui, dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pembatalan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

PERUBAHAN KOMPOSISI RAPERDA YANG DI EVALUASI DALAM UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU DESA YANG BARU

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perda yang dievaluasi terdiri dari Rancangan Perda berkenaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Rencana Tata Ruang

PENCANTUMAN KEWAJIBAN PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN APBD DALAM TARTIB DPRD

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota DPRD terpilih untuk menyusun Tata Tertib (Tartib) DPRD selama 5 (lima) tahun periode keanggotaannya dalam bentuk Peraturan DPRD. Akan tetapi, kenyataan yang sering dihadapi adalah saat penyusunan Tartib DPRD, pada saat bersamaan Pimpinan DPRD juga belum terbentuk. Menghadapi situasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diberikan kepada anggota DPRD untuk memilih Pimpinan Sementara yang mempunyai tugas pokok salah satunya yaitu memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tartib

PELAKSANAAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN DI KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH (BULAN MARET TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2014)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Wilayah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kegiatan dalam pelaksanaan klarifikasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, yang terdiri dari Klarifikasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dan Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.

PELAKSANAAN EVALUASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH (BULAN MARET TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2014)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Wilayah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi, yang terdiri dari Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah (PDRD) dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.

PELAKSANAAN PENYESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH (TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2014)

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang disebutkan bahwa penyusunan dan penyesuaian semua peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang tentang Penataan Ruang diberlakukan, yaitu pada tanggal 11 Januari 2007.

Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan pelayanan publik merupakan salah satu dari sekian banyak isu sentral yang ada terkait dengan pemberian pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada pihak yang dilayaninya, yaitu masyarakat. Siapa itu penyelenggara pelayanan publik kemudian siapa yang dilayani merupakan dua subyek hukum yang tentunya harus jelas batasan diantara keduanya.