Indeks Berita

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ditulis Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1 (8)).

RAPAT FASILITASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN SE-KALIMANTAN TENGAH

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Bagian Bina dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Fasilitasi Peraturan Perundang – undangan se-Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini, mulai tanggal 25 s/d 27 Juni 2012, diselenggarakan di Aula Hotel Raudah, Kuala Kapuas, dan dihadiri oleh para Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Kepala Bagian Hukum se-Kalimantan Tengah, serta beberapa perwakilan dari Biro Hukum setda Provinsi Kalimantan Tengah.

LAUNCHING WEBSITE BIRO HUKUM

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Senin 14 Mei 2012 lalu, bertempat di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Amir Hamzah K. Hadi, SH secara resmi memperkenalkan website JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di hadapan seluruh Eselon III dan Eselon II instansi / unit di lingkungan pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BIDANG PERTAMBANGAN

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Rabu 9 Mei 2012 lalu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan mengadakan sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Bidang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Seruyan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Seruyan, H. Tarwidi Tamasaputra. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Seruyan, M. Hasan, SH, MSM juga turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut dan sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Amir Hamzah K. Hadi, SH, yang dalam kesempatan ini menyampaikan materi mengenai sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang pertambangan sebagai upaya penanganan masalah yang muncul akibat pertambangan liar mineral dan batu bara

SOSIALISASI PERDA DAN PERGUB TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH DI DEPAN PARA TNI

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Kodim Kotawaringin Timur mengundang Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan beberapa materi dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak – Hak Adat di Atas Tanah.

RAPAT KOORDINASI SOSIALISASI / PRESENTASI

Ditulis Oleh Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi, salah satunya adalah Rapat Koordinasi / Presentasi Sosialisasi yang dilaksanakan pada 23 Februari 2012 lalu, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh Eselon II dan Eselon III masing – masing SKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tentang Prolegda

Ditulis Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Tentang JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Struktur Organisasi Biro Hukum

Ditulis Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Visi : "Terwujudnya peran Pemerintah Daerah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan"