Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Dasa utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penanganan urusan merintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantara lain Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka penyesuaian beban kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. [ Akses Produk Hukum ini ]
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Derah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. [ Akses Produk Hukum ini ]
Pengembangan perpustakaan bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. [ Akses Produk Hukum ini ]
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, dianggap perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. [ Akses Produk Hukum ini ]
Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah agar tercipta harmonisasi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terbangun sistem manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. [ Akses Produk Hukum ini ]
Setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian. [ Akses Produk Hukum ini ]