Selamat Datang Ke JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Data dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat, tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan JDIH berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Perundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Produk Hukum Terbaru

Agar pelaksanaan penegakan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Daerah berjalan secara optimal, terkoordinasi, terarah, terpadu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka diperlukan standar tentang teknis operasional.
Dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman untuk pemberian izin pengeboran atau izin penggalian dan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah.
dengan adanya perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
kebijakan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan kepada daerah dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah
berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Pemegang IUP, IPR dan IUPK.
Peraturan Gubernur ini mengatur amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.