Baca Kabar Berita

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PNS

Oleh JOVI INDO BARUS, S.H. | 16-06-2019

Tunjangan Hari Raya akrab kita sebut THR adalah hak pekerja/karyawan yang harus dibayar minimal 7 hari sebelum hari raya, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagaaman bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Sementara THR bagi PNS sudah diberikan semenjak Tahun 2016 sebagai gantinya PNS tidak mendapatkan kenaikan gaji seperi tahun sebelumnya. Sejarah pemberian THR ini pertama kali digagas oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri ke-6 yaitu Bapak Soekiman Wirjosandjojo pada Tahun 1952 kepada PNS (Pamong Praja) selain diberikan tunjangan dalam bentuk uang juga diberikan beras, namun para buruh melakukan mogok kerja menuntut diberikan THR juga selain PNS (Pamong Praja) karena menggagap kaum buruh juga ikut andil dalam membangkitkan perekonomian pada saat itu.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahanketiga atasĀ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah memberikan THR dan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan PNS. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP tersebut diamanatkan untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur teknis pemberian THR dan Gaji/Tunjangan, adapaun materi yang harus diatur didalam Peraturan Kepala Daerah tersebut paling sedikit memuat:

  1. Penerima THR dan Gaji/Tunjangan yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinanan DPRD, Anggota DPRD, PNS/CPNS dan Penerima Tunjangan;
  2. Komponen penghitung penghasilan meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja (khusus Daerah yang telah menetapkan Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan);
  3. Waktu pembayaran THR dan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas; dan
  4. Sumber Pendanaan.

Dengan adanya perintah Pembayaran THR dan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan PNS dan disusun melalui Peraturan Kepala Daerah menimbulkan masalah bagi Daerah terkait mekanisme penganggaran mengingat PP 35 Tahun 2019 dan PP 36 Tahun 2019 baru ditetapkan dan diundangkan pada tangga 6 Mei 2019 sehingga Anggaran untuk membayar THR dan Gaji/Tunjangan tersebut belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Solusinya dengan melalukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (yang telah beberapakali diubah), disebutkan pergeseran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kemudian selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Untuk dapat melaksanakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji/Tunjangan kepada Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Pemerintah Daerah selain menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang teknis Pembayaran THR dan Gaji/Tunjangan Gaji Ketiga Belas harus juga melakukan Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Di tulis di Info Terkini terupdate pada 11-03-2020

Mencari Produk Hukum Provinsi Kalteng?