Membaca Berita

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN ANDALALIN

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan insfrastruktur, kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut terbangun sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas disekitarnya.

Yang terjadi belakangan hari ini banyak bangunan pusat kegiatan, perumahan, dan sebagainya tidak disertai dengan Analisa dampak lalu lintas. Akibatnya, tidak sedikit kita lihat kesemerawutan jalan maupun tempat parkir yang menimbulkan masalah bagi pengguna jalan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Menajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Menajemen Kebutuhan Lalu Lintas maka jelas bagaimana seharusnya ada pelaksanaan kewenangan baik bagi Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas melalui persetujuan ANDALALIN. Kewenangan ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tata cara maupun prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan Dokumen ANDALALIN ada terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disetujui pejabat berwenang ini merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan; atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Untuk itu harus segera disosialisasikan kepada SKPD yang terkait agar segera melaksanakan ketentuan ini dalam rangka menciptakan suatu pembangunan dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya untuk ada kepastian hukum perlu dikaji kembali peraturan-peraturan mengenai izin terkait apakah ANDALALIN telah dijadikan syarat dalam permohonan izin dalam pembangunan. Apabila belum ada, maka perlu diubah untuk dimasukan menjadi salah satu syarat perizinan tersebut.

Penulis : RIO JENERIO, S.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)