Membaca Berita

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kedua)

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Apabila kita kaji, dalam UU Pemda yang baru memang lebih menekankan pada upaya pengawasan refresif terhadap pembentukan Perda, yaitu Pembatalan sehingga istilah “Klarifikasi” yang disebut dalam UU Pemda sebelumnya kemudian ditiadakan. Tetapi, menurut penulis yang perlu dipahami adalah bahwa tidak mungkin tiba-tiba adanya suatu Pembatalan Perda tanpa didahului dengan adanya pengujian terlebih dahulu.

Konsep Executive Review yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 249 UU Pemda yang baru dilakukan dengan memberikan kewajiban untuk menyampaikan Perda dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Untuk Perda Provinsi, wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Mendagri untuk diuji. Dan, apabila tidak disampaikan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sedangkan untuk Perda Kabupaten/Kota wajib disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk diuji. Dan, apabila tidak disampaikan, Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam Pasal 250 UU Pemda yang baru, yang menjadi parameter pengujian Perda adalah adanya larangan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selanjunya telah ditentukan bahwa yang dimaksud  bertentangan dengan kepentingan umum adalah terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Dengan adanya parameter tersebut, tentunya akan mempermudah  mengidientifikasi substansi suatu Pasal dan/atau ayat yang diduga bertentangan dengan hal-hal tersebut untuk kemudian sampai kepada keputusan untuk membatalkan Perda baik sebagian atau keseluruhan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apabila  dihadapkan suatu kasus dimana Perda yang disusun secara substansi tidak bertentangan dengan ketiga hal diatas, akan tetapi Perda yang ditetapkan tidak memenuhi aspek prosedural. Apa bisa Perda tersebut kemudian dibatalkan ? Andaikata bisa, pembatalannya dilakukan secara sebagian atau keseluruhan ?

 

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum. Setda Provinsi Kalimantan Tengah)