Membaca Berita

Pembatalan Perda Dalam Konsep Executive Review (Bagian Kesatu)

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Pembatalan Perda merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan wewenang Pengujian suatu Perda. Kewenangan pengujian berasal dari bahasa Belanda ”toetsingrecht”. Menurut Jimly Asshiddiqie ”toetsingrecht” diartikan sebagai hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji. Kata ”menguji” juga dapat dipadankan dengan kata review dalam bahasa Inggris yang berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata ”re” dan ”view”.

Pada umumnya kita sering mendengar istilah Judicial Review Perda, yaitu pengujian terhadap suatu Perda yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena diduga bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan, pengujian terhadap suatu Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pengujian Perda Kabupaten/Kota disebut dengan istilah Executive Review. Selain Executive Review pada lingkup pengujian suatu Perda, dikenal pula istilah Executive Preview yang sering dipadankan dengan istilah “Evaluasi” karena obyek yang diuji masih dalam bentuk Rancangan Perda, yang berdasarkan Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut dengan UU Pemda yang baru) ditujukan untuk Rancangan Perda berkenaan dengan RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah.

Berbeda halnya dengan Executive Preview, konsep Executive Review sering dipadankan dengan istilah “Klarifikasi” dan yang menjadi obyek pengujian adalah Perda yang telah ditetapkan. Istilah klarifikasi pertama kali muncul dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selajutnya disebut dengan UU Pemda sebelumnya). Hanya saja, dalam UU Pemda yang baru istilah “Klarifikasi” tidak lagi disebutkan. Hal ini tentu saja janganlah dimaknai bahwa pelaksanaan Executive Review dalam bentuk pengujian terhadap suatu Perda tidak ada lagi pengaturannya dalam UU Pemda yang baru.

 

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum. Setda Provinsi Kalimantan Tengah)