Membaca Berita

PENGATURAN RIPPARKAB/KOT DALAM PERDA

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan berpedoman pada suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang terdiri dari dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT). Secara khusus, karena yang akan diuraikan adalah mengenai  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT), maka untuk lebih mempermudah, keduanya akan disebut dengan  RIPPARKAB/KOT.

RIPPARKAB/KOT diamanatkan untuk ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan memuat pengaturan tentang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Dan, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Perda RIPPARKAB/KOT harus ditetapkan paling lambat tanggal 16 Januari 2011.

RIPPARKAB/KOT dengan masa berlaku selama 15 (lima belas) Tahun disusun dengan memperhatikan RIPPARNAS, RIPPARPROV, dan Rencana Tata Ruang. Selain itu, RIPPARKAB/KOT disusun pula dengan menyesuaikan RPJP Kab/Kota  yang mempunyai masa berlaku 20 (dua puluh) Tahun. Di Kalimantan Tengah, pada umumnya RPJP Kab/Kota berlaku mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Sedangkan sepengetahuan penulis, di Kalimantan Tengah cuma Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru menyelesaikan penyusunan Perda RIPPARKAB dengan masa berlaku mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025. Sehingga, apabila 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota menyusun Perda RIPPARKAB/KOT, maka masa berlakunya hanya sampai Tahun 2025.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda RIPPARKAB/KOT, yaitu materi yang diatur berdasarkan kewenangan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pariwisata termasuk kedalam urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Yaitu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Selanjutnya dalam lampiran angka I huruf Z disebutkan bahwa ada 4 (empat) rincian sub urusan bidang pariwisata yang dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota, yaitu:

  • Destinasi Pariwisata
  1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
  2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
  3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
  4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
  • Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

  • Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten/kota.

  • Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah