Membaca Berita

PENGATURAN SANKSI DALAM PERDA RTRW

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 17:12

Dalam Pasal 26 ayat (7), Pasal 23 ayat (6), dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya. Untuk RTRW Provinsi ditetapkan dengan Perda Provinsi dan untuk RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.

Salah satu substansi yang wajib diatur dalam Perda RTRW tersebut adalah mengenai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pengaturan sanksi dalam Perda RTRW terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a.  sanksi administratif; dan

b.  sanksi pidana

Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Perda RTRW dapat dilihat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Didalamnya diatur mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif penataan ruang, berupa :

a. Peringatan Tertulis;

b. Penghentian Sementara Kegiatan;

c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum;

d. Penutupan Lokasi;

e. Pencabutan Izin;

 f. Pembatalan Izin;

g. Pembongkaran Bangunan;

h. Pemulihan Fungsi Ruang; dan/atau;

 i. Denda Administratif.

Pencantuman mengenai sanksi administratif ini terpisah dengan sanksi pidana yang termuat dalam Bab Ketentuan Pidana. Pengaturan mengenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota termuat dalam Bab Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta diatur dalam sub bab Arahan Sanksi.

Berbeda halnya dengan pengaturan mengenai sanksi pidana. Secara garis besar, sanksi Pidana dalam  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termuat dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75.  Didalamnya disebutkan mengenai bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, terdiri dari : 

a.   Pidana Penjara;

b.   Pidana Denda;

c.   Pidana Tambahan, berupa :

-    pencabutan izin usaha; dan/atau

-    pencabutan status badan hukum.

Sanksi tersebut dijatuhkan bervariasi sesuai dengan jenis tindak pidana kejahatan yang dilakukan. Untuk pidana penjara misalnya paling lama 15 (lima belas) Tahun sedangkan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana tersebut dapat diakomodir dalam Perda RTRW. Hanya saja apabila ingin merumuskan sanksi pidana baru diluar apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu pula diperhatikan UU lainnya, seperti ketentuan pidana dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan dan lain-lain. Karena bicara penataan runag, maka akan berkaitan pula dengan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam UU lainnya.

Selain itu, apabila ingin merumuskan sanksi pidana yang baru diluar UU, maka perlu dirumuskan norma perintah dan norma larangan yang apabila dilanggar, akan dapat dikenakan sanksi pidana. Hanya saja sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana pelanggaran, bukan sanksi terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam UU. Sehingga sanksinya pun lebih ringan. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pidana pelanggaran yang diancamkan hanya pidana  kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).   

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.