Membaca Berita

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dibuat dan diupate semenjak 12-10-2016 05:01

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah seharusnya melalui proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dulu dikenal dengan istilah Program Legislasi Daerah (PROLEGDA).

Program Pembentukan Perda ini disusun bersama-sama antar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur. Adapun yang dibahas adalah daftar Raperda yang berasal dari eksekutif maupun yang berasal dari legislatif. Hasil pembahasan tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang kemudian menjadi Program Pembentukan Perda Provinsi. Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda ini harus ditetapkan sebelum penetapan APBD. Hal ini dimaksudkan agar semua perencanaan pembentukan perda harus teranggarkan dalam APBD.

Dalam proses pembuatan daftar raperda yang berasal dari eksekutif (Pemerintah Provinsi) inventarisasi dilakukan sejak awal tahun anggaran. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengkoordinir seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginventarisir kebutuhan produk hukum setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah mendapatkan daftar Raperda yang akan diajukan oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, lebih lanjut akan dikerucutkan raperda mana saja yang telah siap secara penganggaran atau telah siap secara substansi. Siap secara substansi disini maksudnya adalah apakah Raperda yang diajukan tersebut telah memiliki Naskah Akademik atau belum. Naskah Akademik disini adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Daftar Raperda yang telah siap tersebutlah yang diusulkan oleh Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda dengan skala prioritas. Dengan ditetapkannya Program Pembentukan Perda, maka DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terikat kewajiban untuk membahas dan menyelesaikan Raperda-raperda yang ada di Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Walaupun Program Pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan, bukan berarti DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Provinsi tidak bisa membahas Raperda diluar dari Program Pembentukan Peraturan Daerah. Raperda diluar dari Program Pembentuka Peraturan Daerah dapat dibahas bersama apabila dikriteriakan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, akibat kerjasama dengan pihak lain, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Penulis : RIO JENERIO, S.H. (Analis Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)