Membaca Berita

Perlunya Pembentukan Forum Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah

Ditulis Oleh RIO JENERIO, S.H | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 07:59

Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini usaha dibidang perkebunan kelapa sawit semakin marak dan semakin menjamur di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik yang dilakukan oleh Perusahaan Besar, maupun yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Usaha perkebunan ini dipercaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam daerah.

Dalam usaha perkebunan yang semakin menjamur dan meluas ini terdapat kerawanan gangguan usaha dan konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal yang terkait dengan politik ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan penanganan secara terpadu. Untuk mengatur usaha perkebunan kelapa sawit ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Didalam Peraturan Daerah ini salah satu substansi nya adalah mengamanatkan pembentukan Forum Komunikasi Usaha Perkebunan.

Forum Komunikasi Usaha Perkebunan adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sesuai jenjang, pelaku usaha perkebunan, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan usaha perkebunan.

Forum komunikasi usaha perkebunan bertugas:

  1. Meningkatkan kerja sama, dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.
  2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi/Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan persoalan-persoalan perkebunan.
  3. Turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan konflik perkebunan secara musyawarah dan mufakat dengan cara melakukan tahap awal penyelesaian konflik.

Melihat tugas dari Forum ini, dapat terlihat betapa pentingnya pembentukan forum ini bagi perkembangan dan kekondusifan iklim investasi di bidang perkebunan.Dalam perkembangannya Pemerintah Provinsi telah membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan ini bertujuan Penanganan konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur ini kembali mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Komunikasi Usaha Perkebunan sebagai upaya pencegahan konflik dan penyelesaian konflik tingkat awal.

Apabila forum ini dapat diberdayakan secara maksimal, maka dapat diyakini konflik di bidang usaha perkebunan akan dapat ditekan semaksimal mungkin, terlebih lagi Kalimantan Tengah merupakan urutan teratas mengenai konflik usaha perkebunan. Kembali lagi, keberlangsungan iklim usaha perkebunan ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah harus bisa menjadi jembatan antara investor dan masyarakat.

 

 

Penulis : RIO JENERIO, S.H.