Membaca Berita

PERUBAHAN KOMPOSISI RAPERDA YANG DI EVALUASI DALAM UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU DESA YANG BARU

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 21-06-2018 17:10

Dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa  Rancangan Perda yang dievaluasi terdiri dari Rancangan Perda berkenaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Rencana Tata Ruang.

Selanjutnya secara garis besar, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Akan tetapi dengan adanya UU N0. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, maka terdapat perubahan komposisi Rancangan Perda yang wajib dievaluasi. Pengaturan mengenai Rancangan Perda yang dievaluasi dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru termuat dalam Pasal 245. Didalamnya disebutkan bahwa Rancangan Perda yang dievaluasi terdiri dari RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. Hal ini berlaku untuk Rancangan Perda yang dibuat oleh Provinsi yang diajukan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.  Selanjutnya dalam Pasal 15 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pula bahwa  Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Adanya perubahan komposisi tersebut tentunya harus dipahami oleh stakeholder yang ada sebagai suatu upaya peningkatan kualitas pembentukan Perda yang memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan kewenangan otonomi daerah.   

Penulis   :  RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.