Membaca Berita

Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Peraturan Daerah BPMPTSP

Ditulis Oleh RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H. | Dibuat dan diupate semenjak 22-06-2018 08:16

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Selain penanaman modal, bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang juga sangat penting adalah pelayanan perizinan dan non-perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan dan non-perizinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu melaksanakan kegiatan pelayanan publik berkenaan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan melalui upaya strategis, yaitu pelayanan secara terpadu.

Di wilayah Kalimantan Tengah, pelaksanaan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan dibeberapa Kabupaten memang masih dilaksanakan secara terpisah, baik pada salah satu bidang yang ada pada Bappeda yang khusus menangani penanaman modal, maupun pada Kantor Pelayanan Perizinan yang hanya mengurus berkenaan perizinan dan non - perizinan.

Seharusnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka urusan berkenaan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan sudah harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi pelayanan publiK.

BPMPTSP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Lembaga Teknis. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja BPMPTSP dimuat dalam suatu Peraturan Daerah.  Dengan adanya BPMPTSP, maka yang diharapkan kemudian adalah  makin mudahnya masyarakat mendapatkan suatu pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan secara cepat, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

 

Penulis : RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.