Baca Kabar Berita

FUNGSI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DALAM PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DPRD KABUPATEN/KOTA

Oleh JOVI INDO BARUS, S.H. | 25-06-2019

Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan awal baru bagi Negara kita, dimana untuk pertamakalinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan secara serantak yaitu pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak merupakan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Dengan hasil penetapan hasil Rekapitulasi suara oleh KPU melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka telah diperoleh jumlah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah dan tinggal menunggu Pelantikan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2019.

Menunggu pelantikan anggota DPRD yang baru ada baiknya kita memperhatikan dan mencermati apa saja fungsi, hak dan kewenangan dari DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

1). legislasi;

2). Anggaran; dan

3). Pengawasan.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

  1. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  8. protokoler; dan
  9. keuangan dan administratif.

Serta berkewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dibantu oleh sekretariat yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan berasal dari pegawai negeri sipil. Sekretriat DPRD Kabupaten/Kota bertugas menunjang fungsi keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sedangkan untuk menunjang tugas DPRD sekretariat DPRD dapat membetuk Kelompok Pakar atau Tim ahli sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Kelompok pakar atau tim ahli terdiri merupakan pakar atau ahli yang mempunyai dispin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. Untuk mekanisme pengangkatan, syarat serta uraian tugas dari pada Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan fisilitas berupa pembayaran kompensasi (berupa honorarium) berdasarkan kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD dapat dilakukan dalam bentuk orang perhari atau orang perbulan. Standar honorarium tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan standar keahlian masing-masing. Selain itu kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli juga diberikan juga sarana meliputi ruang kantor pada Sekretariat DPRD dan Kelengkapan Kantor.

Demikian ulasan mengenai Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan membantu mengenai keberadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut.


Di tulis di Info Terkini terupdate pada 11-03-2020

Mencari Produk Hukum Provinsi Kalteng?