Kabar Berita

Terkait dengan kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin memburuk karena dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Nomor 100/207/II.1/PEM yang berisi himbauan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut isi himbauan Gubernur terkait Karhutla:

  1. Agar Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab utama penanggulan bencana di wilayah, memastikan tidak ada lagi terjadi kebakaran dan pembakaran hutan, lahan dan pe...

Continue reading

Terkait kondisi udara di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselimuti kabut asap tebal, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Instruksi Nomor 188.5/741/BU tanggal 13 September 2019 tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran Satuan Pendidikan Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Walikota/Bupati se Kalimantan Tengah, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Dalam instruksi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan untuk melakukan langkah-langkah perlindungan keselamatan b...

Continue reading

Provinsi Kalimantan Selatan memang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan atau lahan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan atau Hutan. Namun pada saat ini ketentuan atau norma yang ada dalam Perda tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tersebut menyesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Continue reading

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Continue reading

Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Continue reading

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Continue reading

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta membatalkannya dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah Agung yang hanya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji Perda Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

Continue reading

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.

Continue reading

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Continue reading

Mencari Produk Hukum Provinsi Kalteng?