Baca Kabar Berita

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh JOVI INDO BARUS, S.H. | 02-07-2019

Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah mempunyai hak melaksanakannya dalam bentuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diwilayah kerja masing-masing daerah. Sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terdiri atas: 1). Pendapatan asli daerah, 2). Pendapatan transfer, 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi: a. Pajak daerah, b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk menggali pendapatan asli daerah tersebut khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diberikan kewenangan untuk memungutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dilihat dari definisinya terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah, ciri-ciri dari keduanya diantaranya:

No Pajak Daerah Retribusi Daerah
1.
Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
2. Bersifat memaksa, dapat dikenakan sanksi (pidana atau denda) apabila tidak dilaksanakan oleh wajib pajak. Tidak memaksa, pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan Pajak daerah disetor ke kas daerah. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.


Tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 3 (tiga) buah Peraturan Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda tersebut mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Pencabutan Perda 6 Tahun 2010 tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya perubahan sturktur organisasi Perangkat Daerah akibat PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan Retribusi Daerah kedua adanya Perubahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Daerah yang beralih antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaiman diatur didalam UU Pemda.

Jenis Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU PDRD yaitu:

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (dicabut dengan Pasal 79° UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  6. Retribusi Pelayanan Pasar;
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bahwa jenis retribusi jasa umum yang dipungut pada Perda 3 Tahun 2019 mliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari jenis retribusi jasa umum yang dipungut sesuai dengan Perda 6 Tahun 2010 terdapat perbedaan yaitu Perda 6 Tahun 2010 terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RDUD Doris Sylvanus, Balai Kesehatan Kalawa Atei dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Cetak Peta, dan retribusi Pelayanan  Tera/Tera Ulang. Adapun perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Doris Sylvanus tidak lagi dipungut dengan nama retribusi pelayana  kesehatan hal ini disebabkan RSUD Doris Sylvanus telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan dikenal dengan sebutan tarif layanan. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Tarif Layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  2. Retribusi Pelayanan  Tera/Tera Ulang tidak dipungut lagi oleh Pemerintah Provinsi karena kewenangan pemungutannya sudah berada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Lampiran UU Pemda, dengan demikian Pemerintah Provinsi harus melakukan perubahan Perda karena terjadi peralihan kewenangan dan sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus segera menyusun Peraturan Daerah terkait pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut; dan
  3.  Penambahan Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, ini merupakan amanat dari Pasal 209 ayat (1) huruf e jo. Pasal 219 ayat (1) huruf c UU Pemda dimana kewenangan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sekarang hanya berada pada Pemerintah Provinsi sehingga dengan demikian perlu mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Pendidikan tersbut.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan rakyat Kalimantan Tengah.

Di tulis di Info Terkini terupdate pada 11-03-2020

Mencari Produk Hukum Provinsi Kalteng?