Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Pemecahannya di Tinjau dari Politik Hukum Indonesia
Tulisan Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam.
Lebih LanjutKEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para
Lebih LanjutPROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
Lebih LanjutKEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota di Kota Palangkaraya memiliki luas daratan 157.983 kilometer persegi, dengan rentang garis pantai 750 kilometer.
Lebih LanjutKunjungan Kerja Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
Kunjungan Kerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Tengah
Lebih LanjutProduk Hukum Terbaru
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinisi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Induk dan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Lahan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Tentang Akuntansi Properti Investasi
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029
Mencari produk hukum lainnya?
Akses fasilitas produk hukum