Kabar Berita

Himbauan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan

Terkait dengan kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin memburuk karena dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Nomor 100/207/II.1/PEM yang berisi himbauan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut isi himbauan Gubernur terkait Karhutla:

1. Agar Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab utama penanggulan bencana di wilayah, memastikan tidak ada lagi terjadi kebakaran dan pembakaran hutan, lahan dan pe...

Continue reading

Instruksi Gubernur Terkait Kondisi Udara Di Provinsi Kalimantan Tengah Akibat Kabut Asap

Terkait kondisi udara di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselimuti kabut asap tebal, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Instruksi Nomor 188.5/741/BU tanggal 13 September 2019 tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran Satuan Pendidikan Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Walikota/Bupati se Kalimantan Tengah, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Dalam instruksi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan untuk melakukan langkah-langkah perlindungan keselamatan b...

Continue reading

Gubernur Kalimantan Tengah Jadi Narasumber Utama Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara "Kalimantan Untuk Indonesia"

Kegiatan ini mengusung tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable"

Continue reading

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah mempunyai hak melaksanakannya dalam bentuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diwilayah kerja masing-masing daerah. Sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terdiri atas: 1). Pendapatan asli daerah, 2). Pendapatan transfer, 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi: a. Pajak daerah, b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka...

Continue reading

FUNGSI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DALAM PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan awal baru bagi Negara kita, dimana untuk pertamakalinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan secara serantak yaitu pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak merupakan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Dengan hasil penetapan hasil Rekapitulasi suara oleh KPU melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pres...

Continue reading

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PNS

Tunjangan Hari Raya akrab kita sebut THR adalah hak pekerja/karyawan yang harus dibayar minimal 7 hari sebelum hari raya, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagaaman bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Sementara THR bagi PNS sudah diberikan semenjak Tahun 2016 sebagai gantinya PNS tidak mendapatkan kenaikan gaji seperi tahun sebelumnya. Sejarah pemberian THR ini pertama kali digagas oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri ke-6...

Continue reading

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Kalimantan Selatan memang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan atau lahan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan atau Hutan. Namun pada saat ini ketentuan atau norma yang ada dalam Perda tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tersebut menyesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Continue reading

PENGATURAN EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Continue reading

POTENSI PELAYANAN PARKIR BERDASARKAN PERBUP GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERKIR DI TEPI JALAN UMUM SISTEM LELANG

Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Continue reading

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLPP DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PULANG PISAU (Menengok Rancangan PERDA Tentang Ketertiban Umum)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Continue reading