Kegiatan ini mengusung tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable"
Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah mempunyai hak melaksanakannya dalam bentuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diwilayah kerja masing-masing daerah. Sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terdiri atas: 1). Pendapatan asli daerah, 2). Pendapatan transfer, 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi: a. Pajak daerah, b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka...
Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan awal baru bagi Negara kita, dimana untuk pertamakalinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan secara serantak yaitu pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak merupakan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Dengan hasil penetapan hasil Rekapitulasi suara oleh KPU melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pres...
Tunjangan Hari Raya akrab kita sebut THR adalah hak pekerja/karyawan yang harus dibayar minimal 7 hari sebelum hari raya, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagaaman bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Sementara THR bagi PNS sudah diberikan semenjak Tahun 2016 sebagai gantinya PNS tidak mendapatkan kenaikan gaji seperi tahun sebelumnya. Sejarah pemberian THR ini pertama kali digagas oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri ke-6...
Provinsi Kalimantan Selatan memang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan atau lahan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan atau Hutan. Namun pada saat ini ketentuan atau norma yang ada dalam Perda tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tersebut menyesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."
Salah-satu aspek konstitusional pengelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta membatalkannya dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu Gubernur. Gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah Agung yang hanya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kewenangan Gubernur itu termasuk menguji Perda Kabupaten/Kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.
Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.