Kabar Berita

PENGENAAN SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana hanya boleh diatur dalam UndangUndang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda). Ini sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana UU dan Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan jenis peraturan lainnya. Ada sebuah asas hukum yang berbunyi “No punist without representative” artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Peraturan Daer...

Continue reading

PELANTIKAN ASN DI WILAYAH PEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Continue reading

Suatu Analisa Hukum Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Pemecahannya di Tinjau dari Politik Hukum Indonesia

Diakui sejak kelahirannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang merupakan kumpulan hukum Islam (fiqh) yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia, di mana peraturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kalangan umat Islam (khususnya para Ulama Indonesia) untuk menjadi pedoman, sekaligus rujukan bagi para penegak hukum di lingkungan PA (Pengadilan Agama) pada setiap perkara yang diajukan, untuk diputus perkaranya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Selain itu, KHI juga difungsikan sebagai pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di seluruh wil...

Continue reading

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah dilakukan dalam bentuk perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.  Maka diterbitkanlah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai dasar dalam perencanaan penyusunan peraturan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.

Surat Keputu...

Continue reading

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

PROPEMPERDA TAHUN 2022.pdf

Continue reading

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH

Pada zaman peradaban yang sudah berkembang saat ini, proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis pangan yang berupa pangan siap saji, maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, dan sebagai...

Continue reading

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota di Kota Palangkaraya memiliki luas daratan 157.983 kilometer persegi, dengan rentang garis pantai 750 kilometer. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2006 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.004.110 jiwa. Secara administratif Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten dan satu kota, yang mencakup 88 kecamatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, ketinggian berkisar 0 hingga 150 mdpl. Kecuali sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan yang terbentang pegunungan Muller dan Schwaner dengan puncak te...

Continue reading

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai langkah menuju swasembada pangan di Kalimanan Tengah

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Bahwa tujuan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut manjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Serta merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar...

Continue reading

Pemilihan Kepala Desa dan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung tetapi mekanisme pemilihan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Meskipun desa merupakan unsur paling dasar dalam pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka unitary state, proses pembagian kekuasaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa harus tetap dilakukan. Misalnya proses pembangunan wilayah desa harus sesuai dengan seluruh kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah tampak bahwa Kebijakan Otonomi Desa tidaklah berarti Desa dapat berkehendak secara...

Continue reading

Kunjungan Kerja Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Tengah

Pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 pada Pukul 08.30 Wib Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Bapak Yasmon beserta staf didampingi Ibu Agustina dari Kantor Wilayah Kementerian HUkum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja dalam Monitoring dan evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Tengah.

Diselenggarakannya kegiatan peningkatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah untuk menunjang dalam hal pendokumentasian produk hukum. Fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi adalah untuk penyebarluasan informasi...

Continue reading